Apakah sekularisme Turki terancam?

Merdeka.com - Menjelang pemilu Presiden Turki yang akan digelar pada 24 Juni 2018. Munculkan kembali perdebatan tentang identitas Turki.

Kaum sekularisme khawatir jika Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang maju dalam pemilu mendatang kembali menang. Dikhawatirkan akan meruntuhkan pemikiran bapak modern Turki, Mustafa Kemal Ataturk.

Ataturk sang pendiri Republik Turki hampir seabad lalu, membawa pemikiran Barat dan melarang agama dari ruang publik. Setelah mengganti hukum Islam (syariah) dengan peraturan sipil Eropa.

Ia memasang prinsip-prinsip sekularisme ke dalam konstitusi, melarang azan dalam bahasa Arab dan mendorong integrasi sosial dari jenis kelamin, reformasi yang secara radikal mengubah tatanan Muslim selama beberapa dekade.

Sekarang, ketika Turki mempersiapkan pemilihan presiden dan parlemen yang krusial, perdebatan mengenai apakah demokrasi model Islam atau sekuler kembali muncul.

Selama lebih dari 16 tahun, Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Partai AK yang berkuasa telah mendominasi politik negara itu, menjadikan negara konstitusional sekuler lebih religius dan konservatif.

Kelompok-kelompok oposisi mulai menggambarkan presiden berusia 64 tahun itu sebagai 'Caliph-in-waiting' yang mencari kekuatan besar untuk mengubah undang-undang negara itu, untuk lebih mencerminkan identitas muslimnya yang sedang tumbuh.

"Ada paradoks besar dalam kepemimpinan Partai AK," kata Baris Yarkadas, seorang anggota parlemen CHP sekuler (Partai Rakyat Republik).

"Satu sisi, Partai AK mengklaim sebagai sekuler. Di sisi lain, mereka tidak setuju dengan beberapa pandangan Mustafa Kemal Ataturk dan ingin meruntuhkan republik", dilansir dari laman Aljazeera, Minggu (3/6).

Walau Erdogan telah berulang kali mengatakan tidak akan mengubah demokrasi Turki. Namun para sekularis, masih bertanya-tanya akankah Turki menghapus garis antara agama dan negara.

"Jika mereka mengantar presiden eksekutif mereka. Bisa saja warisan Ataturk digulingkan," kata Yarkadas.

Dalam pemerintahannya, Ataturk mempromosikan tradisi dan budaya Turki kuno sebagai bagian dari serangkaian reformasi dengan maksud nasionalisme, dengan memanfaatkan momentum kehancuran Kekaisaran Ottoman yang berlandaskan agama.

Di bawah beberapa rezim, sistem politik dan hukum yang didirikannya. Telah mencegah umat Islam dari pengaruh signifikan dalam tatanan hukum dan ancaman kekuatan membungkam para politisi pro-Islam.

"Sekularisme dipaksakan pada rakyat seolah-olah itu adalah agama," kata Fatma Benli, seorang anggota parlemen di Istanbul dari Partai AK.

Benli mengatakan rezim Ataturk telah mengucilkan Islam, bahkan soal pakaian pun telah diatur yakni mengenakansetelan jas serta dasi bergaya Barat lengkap dengan topi panama dan melarang pria mengenakan fez, pakaian tradisional.

"Saya tidak bisa pergi ke taman sekolah, karena saya mengenakan jilbab," katanya, menggambarkan periode 1980-1990an ketika jilbab dilarang di kantor-kantor pemerintah, rumah sakit, universitas, dan sekolah.

"Sejak Partai AK berkuasa, situasi telah kembali normal, dan Muslim dapat menikmati hak yang sama seperti warga Turki lainnya," katanya.