Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Australia gandeng PPATK tutup aliran dana teroris

Australia gandeng PPATK tutup aliran dana teroris rupiah. shutterstock

Merdeka.com - Dalam rangka membangun kekuatan bersama untuk memotong garis-hidup keuangan teroris, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan dan badan intelijen keuangan Australia (AUSTRAC) menandatangani kesepakatan dengan target pembiayaan kontra-terorisme dan anti pencucian uang.

Menteri Kehakiman Australia, Michael Keenan mengatakan pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan isu global yang menjadi tantangan negara-negara di seluruh dunia hingga saat ini. Negara ini sendiri telah mengucurkan bantuan sebesar USD 500 ribu atau Rp 6,6 miliar selama tujuh tahun terakhir.

"Baik itu serangan tunggal, terkoordinasi, atau seorang pejuang asing, perbuatan tercela yang dilakukan tidak akan memungkinkan tanpa uang," kata Keenan, sebagaimana disampaikan melalui keterangan pers diterima merdeka.com dari Kedutaan Besar Australia, Rabu (1/2).

"Kemampuan kita untuk memerangi pendanaan terorisme hanya sekuat mata rantai terlemah kita. Penting bagi kita untuk bekerja dengan mitra regional kami untuk menegakkan langkah-langkah pencegahan yang kuat dan meningkatkan kolaborasi intelijen keuangan sebagai prioritas," sambungnya.

Sementara itu, CEO AUSTRAC, Paul Jevtovic, mengatakan dengan adanya program ini maka kemampuan anti-pencucian uang dan pembiayaan teror akan semakin kuat melalui kerja sama ini.

"Australia dan Indonesia telah menjalin hubungan dekat dan kolaboratif untuk memerangi pendanaan terorisme, dan Program Kemitraan baru ini hanya akan memperkuat hal ini," kata Jevtovic.

Selain program tersebut, AUSTRAC dan PPATK juga menjalin kerja sama lain di bidang siber untuk meningkatkan kemampuan Indonesia menghadapi ancaman terorisme yang beredar secara daring untuk memonitor pergerakan uang dari kelompok teroris atau penjahat.

"Ini akan meningkatkan kemampuan kita untuk mencegah penggunaan dunia maya oleh kelompok-kelompok teroris dan penjahat, serta berkontribusi dalam mendidik masyarakat tentang risiko tersebut," kata Jevtovic.

Seperti diketahui pembiayaan teror sebagian besar dilakukan secara daring. Maka penguatan di bidang siber sangat diperlukan untuk mendeteksi dan menggagalkan operasi ilegal.

"Dalam hal memerangi pendanaan terorisme, berkembangnya teknologi berarti kita akan melihat perubahan lebih banyak dalam dekade berikutnya daripada yang telah kita saksikan dalam 40 tahun terakhir," ujar Keenan.

"Sangat penting bahwa Australia bekerja sama dengan mitra internasional untuk memastikan kawasan kita tidak menjadi surga bagi kejahatan siber. Inisiatif ini akan meningkatkan kerja sama siber antar kedua negara untuk membantu melacak hasil kejahatan yang telah diproses dan pendanaan terorisme secara daring," tambahnya.

Indonesia sendiri sudah menjadi salah satu mitra strategis yang paling penting bagi Australia, terutama dalam hal keamanan nasional. Pemerintah Australia tetap berkomitmen untuk melanjutkan kemitraan yang erat dan efektif.

Pemerintah Australia telah menginvestasikan USD 1,3 miliar untuk mendukung upaya memerangi terorisme di negaranya, termasuk USD 20 juta untuk AUSTRAC untuk mendeteksi dan mengganggu pembiayaan teror sejak Agustus 2014.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPATK Catat Transaksi Judi Online Rp600 Triliun Lebih, Dikirim ke Sejumlah Negara
PPATK Catat Transaksi Judi Online Rp600 Triliun Lebih, Dikirim ke Sejumlah Negara

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat transaksi dari judi online di Indonesia hingga kuartal 1 2024 lebih dari Rp600 triliun.

Baca Selengkapnya
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor

Agus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.

Baca Selengkapnya
Masuk Anggota Penuh FATF Ke-40, Indonesia jadi Negara Anti-Pencucian Uang
Masuk Anggota Penuh FATF Ke-40, Indonesia jadi Negara Anti-Pencucian Uang

Pengukuhan tersebut diputuskan dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis.

Baca Selengkapnya
Bareskrim Polri Kembalikan Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang Sebesar Rp3,74 Triliun
Bareskrim Polri Kembalikan Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang Sebesar Rp3,74 Triliun

Bareskrim Polri bertugas menangani seluruh tindak pidana asal dari pencucian uang.

Baca Selengkapnya
Menteri AHY Ungkap Kementerian ATR/BPN Selamatkan Rp5,71 T dari Kejahatan Pertanahan
Menteri AHY Ungkap Kementerian ATR/BPN Selamatkan Rp5,71 T dari Kejahatan Pertanahan

Kementerian ATR/BPN menggandeng banyak pihak sebagai upaya pencegahan kejahatan pertanahan.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Bicara Ancaman Miskinkan Koruptor Sebut Tak Cukup Cuma di Penjara
Jaksa Agung Bicara Ancaman Miskinkan Koruptor Sebut Tak Cukup Cuma di Penjara

Perlu upaya lain yakni mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Bongkar Cara Pemerintah Cegah Masuknya Barang Ilegal ke Dalam Negeri
Sri Mulyani Bongkar Cara Pemerintah Cegah Masuknya Barang Ilegal ke Dalam Negeri

PPATK memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Minta Tak Ada Intervensi PPATK, Singgung Jenderal hingga Menteri
Mahfud MD Minta Tak Ada Intervensi PPATK, Singgung Jenderal hingga Menteri

Mahfud mengingatkan, arahan langsung kepada PPATK hanya boleh diberikan oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Uang dari 5.000 Rekening Diblokir PPATK Mengalir ke 20 Negara
Uang dari 5.000 Rekening Diblokir PPATK Mengalir ke 20 Negara

Ivan mengungkapkan, puluhan negara itu mayoritas atau paling banyak berada di kawasan ASEAN.

Baca Selengkapnya
Masa Tugas Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir, Mahfud MD Ungkap Hasil Kerjanya
Masa Tugas Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir, Mahfud MD Ungkap Hasil Kerjanya

Mahfud memaparkan hasil kerja satgas selama tahun 2023 lalu.

Baca Selengkapnya
AHY Klaim Pemerintah Berhasil Selamatkan Kerugian Negara Rp5,7 Triliun dari Praktik Mafia Tanah
AHY Klaim Pemerintah Berhasil Selamatkan Kerugian Negara Rp5,7 Triliun dari Praktik Mafia Tanah

AHY menyampaikan komitmen untuk menjaga rasa adil terkait masalah tanah di masyarakat.

Baca Selengkapnya
DPR Berharap Peserta AMMTC Komitmen Berantas TPPO
DPR Berharap Peserta AMMTC Komitmen Berantas TPPO

Presiden Joko Widodo membuka ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, NTT, Senin (21/8).

Baca Selengkapnya