Dianggap langgar konstitusi, Trump serahkan bisnis pada dua putranya

Merdeka.com - Setelah resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump secara resmi mengundurkan diri sebagai pemimpin Trump Organization. Sebagai gantinya, kedua putranya yakni Donald Trump Jr dan Eric Trump akan mengisi jabatan yang ditinggalkan ayahnya.

"Dia (Trump) telah mundur dari perusahaannya seperti yang dikatakannya sebelum menduduki kursi kepresidenan. Don, sapaan Donald Trump Jr, dan Eric akan memimpin perusahaan," ujar Juru Bicara Gedung Putih Sean Spicer dalam press briefing, demikian dilansir Daily Mail, Selasa (24/1).

Pergantian posisi ini diungkap sendiri oleh Don dalam akun instagram pribadinya, di mana dia dan kakaknya berpose dengan tersenyum di ruang kantornya.

"Era baru dimulai di Trump Organization," tulis Don.

Meski meninggalkan kepentingan bisnisnya dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada putra-putranya, namun hal itu tidak mengurangi kritik terhadap Trump. Pejabat etika pemerintahan, dalam wawancaranya dengan NBC News, menganggap tindakan Trump belum cukup menghindari ketidakpantasan, sang presiden harus benar-benar melikuidasi seluruh aset atau melemparnya ke pasar.

"Mundur dari urusan bisnisnya sangat tidak berarti dari perspektif konflik kepentingan. Maksud dari membangun kepercayaan adalah tidak menambah apapun dan menjadikannya sejajar. Ini bukan kepercayaan buta, apalagi mendekatinya," kata Kepala Jawatan Etika Pemerintahan AS, Walter Shaub.

Sebelumnya, tim ahli hukum dan etik kemarin mengajukan tuntutan terhadap Presiden Donald Trump ke pengadilan federal karena menilai bisnis Trump di luar negeri sudah melanggar Konstitusi. Aturan konstitusi AS menyatakan presiden dilarang meraup keuntungan bisnis dari pemerintah luar negeri.

Tim ahli itu mengajukan permohonan agar pengadilan menghentikan Presiden Trump dari melanggar Konstitusi karena menerima keuntungan bisnis dari pemerintah luar negeri.

"Ketika dia menjadi presiden dan melakukan perjanjian perdagangan dengan negara lain, maka rakyat Amerika tidak bakal tahu apakah dia juga berpikir untuk meraih keuntungan buat bisnisnya," kata tim tersebut dalam tuntutannya, seperti dilansir situs NPR.org, Senin (23/1).

Di antara salah satu anggota tim ahli itu adalah mantan penasihat etik Gedung Putih pada masa Presiden George W. Bush, Richard Painter.

"Hanya beberapa blok saja dari Gedung Putih, ada Trump Hotel. Selama ini ada kontroversi yang menyebut hotel itu menekan pemerintah untuk meninggalkan hotel lain di Washington supaya datang ke hotel Trump. Meski tuduhan itu belum terbukti, Trump Hotel di D.C tentu mencari keuntungan bisnis dari pemerintah luar negeri. Saat Trump menjadi presiden dan sudah diambil sumpahnya maka itu menjadi pelanggaran terhadap Konstitusi," kata mantan penasihat etik Presiden Barack Obama, Norman Eisen.