Diplomasi Ekonomi Jadi Prioritas Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Merdeka.com - Diplomasi ekonomi menjadi prioritas pertama dalam pelaksanaan politik luar negeri (polugri) RI untuk periode 2019-2024. Untuk menjalankan diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah menyusun beberapa langkah strategis, salah satunya mengkapitalisasi penguatan pasar domestik Indonesia.

"Indonesia adalah pasar yang besar dengan lebih dari 260 juta jiwa. Ini harus kita jadikan leverage atau daya tawar kita untuk menjalin kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan baik di tingkat bilateral, kawasan, maupun dunia," jelas Menlu Retno Marsudi kepada wartawan di Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa (29/10).

Retno mengatakan hal yang harus diwaspadai adalah menjaga pasar domestik dari produk yang masuk secara ilegal maupun dengan dumping atau subsidi pihak asing---sebagai akibat pertumbuhan ekonomi global yang rendah saat ini. Langkah kedua yang dijalankan dalam diplomasi ekonomi adalah menguatkan pasar tradisional dan terobosan pasar non-tradisional.

Menurut Menlu, diplomasi akan terus bekerja untuk memperkokoh kerja sama ekonomi yang strategis dan saling menguntungkan dengan pasar tradisional Indonesia. Sementara itu, langkah terobosan juga akan dilakukan untuk menembus pasar non-tradisional lebih banyak lagi.

Setelah menembus pasar Afrika, melalui penyelenggaraan Forum Indonesia-Afrika (IAF) 2018 dan Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika (IAID) 2019, BUMN dan swasta Indonesia akan terus melanjutkan kerja sama dengan Afrika terutama di bidang perdagangan barang dan jasa, serta investasi, termasuk pembangunan infrastruktur dan konstruksi di kawasan tersebut.

"Hal yang sama juga akan dilakukan dengan kawasan non-tradisional lainnya yaitu Amerika Latin, Asia Selatan dan Tengah, Timur Tengah, serta Pasifik,” tutur Retno.

Langkah ketiga yaitu penguatan perundingan perdagangan dan investasi. Untuk memperkuat akses pasar, dalam lima tahun ke depan penyelesaian berbagai perundingan perdagangan seperti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA), Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), dan Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) dengan berbagai negara akan dipercepat dan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia dan saling menguntungkan.

Langkah keempat yaitu promosi terpadu perdagangan dan investasi serta mendorong outbond investment. Promosi ke luar negeri akan dilakukan secara sinergis dan sejalan dengan perbaikan iklim usaha dan investasi di dalam negeri, baik di tingkat nasional maupun di daerah sehingga memberi hasil yang konkret.

"Dengan mulainya ekspansi BUMN dan sektor swasta Indonesia, sudah waktunya Indonesia juga mengembangkan kebijakan outbound investment ke luar negeri yang sinergis dengan kepentingan ekonomi nasional," jelasnya.

Ke depan, berbagai perjanjian investasi bilateral juga akan difokuskan untuk melindungi investasi Indonesia di luar negeri secara adil. Selain itu, Indonesia juga akan semakin fokus pada sektor pengembangan ekosistem dan kebijakan yang mendukung perkembangan industri pengolahan sumber daya alam. Diplomasi juga akan bekerja untuk mendorong produk unggulan yang berorientasi ekspor, serta mendorong pembiayaan proyek infrastruktur dan industri strategis ke luar negeri.

Langkah kelima, diplomasi akan dioptimalkan untuk menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia, salah satunya menyangkut kelapa sawit. Menurut Retno, kepentingan kelapa sawit Indonesia adalah hal fundamental karena menyangkut hajat hidup 16 juta orang, khususnya petani kecil dan keluarganya.

"Kita akan terus menolak berbagai tindakan diskriminatif yang ditujukan terhadap kelapa sawit, karena bukan hanya merugikan kepentingan nasional, namun juga mengancam terpenuhinya kebutuhan mayoritas populasi dunia akan minyak nabati yang memenuhi kriteria SDGs,” paparnya.

Langkah keenam yaitu mendorong ekonomi 4.0 yang meliputi industri digital, ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya alam. Kebijakan ekonomi 4.0 ini diperlukan baik untuk meningkatkan produktivitas berbagai industri Indonesia, maupun untuk membuka akses yang makin besar bagi kelompok menengah ke bawah ke pasar internasional.