Ditolak Negara Asalnya, Nasib Para Mantan Anggota ISIS di Suriah Terkatung-Katung

Merdeka.com - Di Suriah timur laut, penjara dan kamp-kamp penahanan menampung ribuan pria, perempuan, dan anak-anak yang hidupnya terkatung-katung hampir setahun setelah kekalahan ISIS. Mereka dulu adalah anggota kelompok teroris ini.

Mereka berada di sekitar kota Qamishli, terutama yang dikendalikan para pejuang Kurdi yang membantu mengalahkan ISIS. Sejak itu mereka didorong ke dalam kantong kecil timur laut Suriah oleh pasukan pimpinan Turki yang menganggap mereka sebagai ancaman keamanan.

Pasukan Kurdi menanggung beban merawat mereka yang ditangkap ISIS runtuh, termasuk ratusan orang asing yang berjuang bersama militan lokal untuk menciptakan kekhalifahan yang dideklarasikan sendiri di Timur Tengah.

Apa yang harus dilakukan dengan sisa-sisa ISIS, yang para pejuangnya menyiksa dan mengeksekusi ribuan, adalah masalah pelik bagi negara-negara yang warganya pergi berperang dengan kelompok itu. Salah satunya Indonesia.

Banyak negara Eropa, misalnya, ragu memulangkan mereka, takut akan reaksi publik jika itu dilakukan. Seperlima dari sekitar 10.000 pejuang ISIS yang ditawan di Suriah oleh milisi Kurdi berasal dari Eropa.

Para pejabat Kurdi mengatakan mereka kekurangan sumber daya untuk menahan, menginvestigasi dan menuntut sejumlah besar tahanan serta keluarga mereka di kamp-kamp. Mereka telah berulang kali meminta negara-negara asing untuk mengambil kembali warganya.

"Kami ingin tahu nasib kami," kata Mahmoud Mohammad, pejuang ISIS dari Suriah yang ditahan pasukan Kurdi di penjara dekat kota Hasaka, selatan Qamishli, seperti dikutip dari The New York Times, Selasa (18/2).

"Kami tak tahu apapun tentang keluarga-keluarga kami," ujarnya kepada Reuters dalam sebuah wawancara.

"Kami tidak tahu apakah mereka masih hidup atau mati, di Suriah atau di luar. Saya ingin tahu hukuman saya dan nasib saya."

Mohammad adalah satu dari sembilan pria yang diwawancara oleh Reuters di dua penjara, salah satunya berlokasi dekat Hasaka dan penjara pusat kota.

Kebanyakan dari mereka berasal dari Suriah atau Irak, satu dari Amerika Serikat dan yang lain dari Belgia.

Beberapa pejuang, yang lain mengatakan mereka dipaksa bekerja untuk ISIS ketika gerakan itu memenangkan wilayah di seluruh Suriah dan Irak.

"Saya bekerja dengan (ISIS) sebagai warga sipil," kata Abdurrahman Mustafa al-Jomaa, seorang warga Suriah berusia 32 tahun dari Raqqa, yang ditahan di penjara Hasaka pusat.

"Hukuman saya dua tahun. Saya menikah dan punya dua anak. Keluarga saya di Raqqa dan mereka datang dan mengunjungi saya."

Kondisi Buruk Penjara dan Kamp

Kondisi di penjara dekat Hasaka, yang dulunya adalah sekolah sebelum, jauh lebih buruk daripada penjara pusat.Wartawan Reuters melihat lebih dari 50 pria berbaring berhadapan di lantai satu sel, sehingga hampir tidak ada ruang untuk bergerak. Cahaya alami sangat minim dan udaranya penuh dengan bau keringat dan kotoran.Di sebuah rumah sakit di lantai dasar, sekitar 100 pria berkerumun di sekitar setengah dari jumlah tempat tidur, mereka menderita penyakit dan cedera. Beberapa memakai jumpsuit oranye, mirip dengan yang sering dipakai oleh tahanan ISIS sebelum mereka dieksekusi.Di luar penjara, ribuan orang yang kebanyakan perempuan dan anak-anak ditahan di kamp-kamp di daerah tersebut.Fasilitas al-Hol di provinsi Hasaka adalah yang terbesar dan menampung puluhan ribu orang di kamp tenda kanvas putih yang luas yang menyediakan perlindungan minimal dari musim dingin dan hujan.Anak-anak bermain di jalan berlumpur dan genangan air besar yang penuh dengan sampah. Perempuan mengenakan jubah hitam dan niqab berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, mengobrol atau melakukan tugas sehari-hari.Sebagian besar perempuan yang didekati oleh Reuters untuk wawancara menolak.Salah satu perempuan bersedia berbicara tak menyebutkan namanya, tapi berbicara dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Dia mengaku berasal dari Hong Kong sebelum datang ke Timur Tengah bergabung dengan ISIS."Saya punya seorang anak dan suaminya saya meninggal di Baghouz," ujarnya, diapit oleh putranya yang masih balita. Kota Baghouz, kantong terakhir ISIS di Suriah timur, jatuh ke pasukan Kurdi yang didukung AS pada musim semi tahun lalu.Perempuan itu mengatakan dia berhubungan dengan keluarganya di Hong Kong tetapi tidak ingin kembali."Saya tahu di sini situasinya sangat sulit. Ini bukan rumah, itu hanya sebuah tenda ... tapi kita semua hidup untuk (keinginan) Allah, jadi Insya Allah, semua baik."

Indonesia Tolak Eks WNI Anggota ISIS

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tak setuju apabila ratusan eks WNI mantan anggota ISIS pulang ke tanah air. Namun, Jokowi mengatakan keputusan itu harus dibahas terlebih dahulu dalam rapat terbatas.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa pemerintah harus menghitung plus minus apabila mereka dipulangkan ke Indonesia. Jokowi mengaku dirinya harus mendengarkan masukan dari kementerian terkait.

Setelah itu, barulah dirinya akan memutuskan hal itu dalam rapat terbatas. Meski begitu, Jokowi telah menerima laporan soal rencana kepulangan WNI eks ISIS.

"Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya semuanya dihitung secara detail," jelas dia, di Istana Negara Jakarta, Rabu (5/2).

Kemudian pada Rabu (12/2), Presiden Jokowi juga menyebut status kewarganegaraan 689 orang itu bukan lagi tanggung jawab pemerintah. Sebab, para teroris lintas batas itu pastinya sudah mengkalkulasi saat mereka berangkat dan menjadi anggota ISIS.

"Itu nanti karena sudah menjadi keputusan mereka tentu saja segala sesuatu mestinya sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Jokowi menegaskan, keputusan pemerintah tak memulangkan WNI eks ISIS sudah bulat. Hal itu demi menjaga keamanan 267 juta rakyat Indonesia yang menjadi tanggung jawan pemerintah.

"Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada disana, ISIS eks WNI," tegas dia.

Perintah Cekal

Presiden Jokowi memerintahkan untuk melakukan identifikasi terhadap 689 eks WNI anggota ISIS, mulai dari nama hingga daerah asal. Nantinya, data mereka akan dimasukkan ke sistem Imigrasi sehingga tak bisa masuk ke Indonesia.

"Sehingga cegah tangkal itu bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi. Tegas ini saya sampaikan," jelasnya, Rabu (12/2) di Istana Negara, Jakarta.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan 689 WNI mantan anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Keputusan itu diambil usai Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas bersama para menteri terkait, Selasa (11/2).

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (Foreign Terrorist Fighters) ke Indonesia," kata Menko Polhukam Mahfud MD usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat.