Fatwa lawan terorisme di Pakistan bisa picu perang di Kashmir

Merdeka.com - Pemerintah Pakistan mengeluarkan fatwa melawan teroris yang berjudul Paigham-e-Pakistan (pesan Pakistan), yang diumumkan pada 16 Januari lalu dalam sebuah upacara yang dipimpin oleh Presiden Mamnoon Hussain dan banyak cendekiawan Islam. Fatwa ini diduga dikeluarkan menyusul adanya ultimatum dari Donald Trump untuk mencabut dukungan mereka terhadap bantuan militer Pakistan untuk melawan terorisme.

Dua ciri terpentingnya adalah pernyataan bahwa hanya negara yang bisa mengumumkan sebuah jihad, dan sebuah keputusan setiap tindakan untuk memaksakan hukum Syariah harus sesuai dengan undang-undang dasar. Fatwa tersebut berusaha untuk mengatasi tantangan dalam masyarakat Pakistan yang diciptakan oleh terorisme, sektarianisme dan ekstremisme religius.

"Tapi sekarang beberapa politisi Islam ingin pemerintah menggunakan kekuatan barunya untuk menyelesaikan masalah paling biadab dalam hubungan rapuh Pakistan dengan India: Klaim historisnya atas wilayah yang diperebutkan di Kashmir," tulis Kunwar Khuldune Shahid yang dilansir dalam laman Asia Times, Selasa (30/1).

Namun secara tak terduga, keputusan tersebut telah mendorong seruan oleh partai-partai Islam terkemuka agar pemerintah secara resmi meluncurkan sebuah jihad di Kashmir yang diadakan di India, dan juga di Afghanistan.

Sumber-sumber pemerintah yang dekat dengan penyusunan Paigham-e-Pakistan telah mengkonfirmasi bahwa para pemimpin Islam merasa gelisah atas keputusan tersebut dan ingin memanfaatkan situasi negara setelah unjuk rasa yang dilakukan loyalis Partai Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah Pakistan (TLY) di Islamabad pada bulan November lalu, yang mengakibatkan mundurnya Menteri Kehakiman Zahid Hamid.

Pemerintah sudah berada di bawah tekanan atas isu Khatm-e-Nabuwwat dan TLY, kelompok agama yang menginginkan jihad. "Jadi dekrit yang dirancang untuk melawan radikalisme disalahgunakan sehingga menjadikannya kontraproduktif," ujar seorang pejabat pemerintah yang mengerjakan draft tersebut.

Menurut Sekretaris Jenderal Jamiat Ulema-e-Islam Sami (JUI-S), Abdur Rauf Farooqi, tuntutan jihad negara telah diteruskan ke anggota.

"Jika fatwa membuat jihad menjadi hak prerogatif negara, maka kami menuntut (segera) peluncuran jihad secara formal di Kashmir. Karena Kashmir adalah milik Pakistan dan telah diduduki secara ilegal oleh India," katanya kepada Asia Times.

"Selanjutnya, karena Taliban Afghanistan terlibat dalam jihad melawan pendudukan AS dan NATO, Pakistan juga harus berpartisipasi dalam jihad Afghanistan," kata Farooqi.