Indonesia akan laporkan kemajuan perlindungan HAM ke Dewan HAM PBB

Merdeka.com - Setiap empat tahun sekali negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan kondisi perlindungan hak asasi manusia di negara masing-masing.

Pada 2017 nanti, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan empat hal yang akan disampaikan ke badan traktat HAM yang terkait pada Dewan HAM PBB.

Empat hal yang disampaikan Indonesia adalah laporan periodik mengenai implementasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Kemudian, laporan periodik awal diskriminasi pada penyandang disabilitas.

Ketiga, laporan konvensi perlindungan buruh migran dan keluarganya. Dan laporan terakhir adalah laporan universal periodik review siklus ke-3.

Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi menyebutkan, untuk menyampaikan laporan kemajuan dan perlindungan HAM tersebut, pemerintah Indonesia melibatkan seluruh instrumen nasional yang ada, seperti masyarakat sipil, komisi nasional HAM, bahkan akademisi.

"Sebagaimana kita ketahui dari Perpres no.17 tahun 2005 tentang rencana aksi nasional HAM tahun 2011 hingga 2015, pembangunan strateginya menyiapkan laporan instrumen HAM. Untuk itu, kita melakukan proses inklusif dan melibatkan seluruh instrumen nasional yang ada," kata dia saat ditemui di Hotel Sari Pan Pasifik, Rabu (14/12).

Menurut Mualimin, Presiden Joko Widodo sangat mengurusi isu HAM. Karenanya pada Hari HAM Internasional 10 Desember lalu, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan pada 228 kabupaten peduli HAM di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengundang Komnas HAM dan menteri.

Sementara itu, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Dicky Komar menyebutkan laporan Indonesia di berbagai Dewan Traktat HAM dan juga Dewan HAM PBB memiliki nilai strategis, penghormatan, pemenuhan, perlindungan HAM internasional baik kepada publik nasional maupun internasional.

Sementara itu, penyusunan laporan siklus ke-3 Dewan HAM PBB, pembahasan laporan nasional akan dilakukan pada 3 Mei 2017. (mdk/pan)