Indonesia-Norwegia kerja keras atasi tantangan HAM bersama

Merdeka.com - Indonesia dan Norwegia bersama-sama duduk dan membahas mengenai masalah hak asasi manusia (HAM) di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri Indonesia, pagi tadi. Dalam acara tersebut, Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi menegaskan Indonesia terus berupaya keras dalam mengatasi kasus HAM.

Keterlibatan Norwegia dalam dialog ini bukan tanpa alasan. Norwegia selama ini adalah negara pertama yang membuka dialog isu HAM dengan Indonesia.

Norwegia juga, ujar Menlu Retno, menjadi negara satu-satunya yang meneruskan kerja sama dialog isu HAM selama 14 tahun terakhir.

"Mengapa dialog kedua negara ini terus berlanjut. Pertama, dialog ini jauh dari hubungan yang saling menggurui," ujar Menlu Retno dalam pidato di Pejambon, Jakarta, Senin (30/5).

Kedua, kata Menlu Retno, kerja sama ini menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Adapun komitmen yang kuat dalam mempromosikan perlindungan HAM, menjadi dasar dialog terus terjadi.

Meski demikian, Menlu Retno meminta kedua negara untuk semakin fokus pada isu HAM yang lebih spesifik.

"Konflik dan perang terus terjadi di belahan dunia. Konflik dan perang menciptakan penderitaan manusia serta krisis humanitarian," tegas sang Menlu.

Bersama Menlu Norwegia Borge Brende, Menlu Retno berharap dialog kali ini bisa berdiskusi mengenai perlawanan terhadap xenophobia, ekstremisme dan ketidaktoleransian. Kontribusi banyak orang dalam hal ini termasuk generasi muda sangat penting, salah satunya adalah melalui sosial media yang bisa menyebarkan nilai HAM dan kebijaksanaan serta membentuk opini publik serta media mengenai radikalsasi dan ekstrimisme.

Banyak kolaborasi yang bisa dilakukan antara Indonesia dan Norwegia dalam level global terkait HAM. Kolaborasi itu antara lain, secara aktif terlibat dalam inisiatif eksemplari Norwegia dalam UN 70, yang diharapkan bisa memperkuat PBB menjadi lebih baik di masa depan.

Selain itu, diharapkan Norwegia bisa memberikan dukungan pada seminar 'Islam and Democracy Responding to The Challenges of Plularism and Security yang akan diadakan pada Agustus tahun ini. (mdk/ard)