Mampukah ASEAN Memberi Solusi untuk Akhiri Kekerasan Militer di Myanmar?

Merdeka.com - Blok regional Asia Tenggara, ASEAN, menghadapi ujian yang menentukan legitimasinya saat pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing disebut akan hadir dalam KTT darurat di Jakarta pekan ini, di mana ASEAN harus membahas pertumpahan darah di Myanmar.

Itu adalah pandangan dari Charles Santiago, seorang anggota parlemen Malaysia yang menjadi ketua Parlemen ASEAN bidang HAM dan dia takut 10 negara ASEAN tidak bisa memberikan solusi atas krisis tersebut sendiri dan butuh rekan negara lain seperti China.

Sanksi dan pernyataan kecaman sejauh ini gagal memberikan dampak pada Myanmar, di mana 737 orang dilaporkan dibunuh dalam 10 pekan terakhir sejak kudeta militer dan sedikitnya 24.000 orang telantar, sehingga solusi terakhir diserahkan kepada para pemimpin regional seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Saat tentara paling senior Myanmar berada dalam daftar tamu untuk KTT penting yang dijadwalkan pada Sabtu (24/4) mendatang, ASEAN dilumpuhkan oleh kebijakan non-interferensi dan pendekatan berbasis konsensusnya, yang menurut Santiago terancam memudar menjadi tidak relevan lagi.

“Menurut saya ini adalah pertanyaan relevan untuk ASEAN. Jika mereka tidak mengatasi masalah ini secara damai atau mereka tidak mengambil inisiatif dalam masalah ini, maka masa depan ASEAN sendiri dipertanyakan,” jelasnya kepada The Sydney Morning Herald dan The Age.

“Pihak yang hanya dianggap serius oleh para jenderal Myanmar adalah ASEAN, China, dan Rusia. Tapi menurut saya ASEAN tidak bisa menghadapai masalah ini sendiri. Harus ada semacam rekan. ASEAN-China atau ASEAN-PBB,” lanjutnya, dikutip dari laman The Sydney Morning Herald, Rabu (21/4).

“Beberapa diplomat yang telah kami ajak bicara merasa bahwa jika PBB datang, para jenderal bisa melihatnya sebagai intervensi Amerika. Namun, jika China ada di sana bisa menjadi sebuah perencanaan yang lebih baik.”

Sikap dan tindakan China

China, yang berbagi 2.100 kilometer perbatasan dengan Myanmar dan memiliki ketertarikan ekonomi di negara itu, telah mengecam kekerasan di Myanmar dengan menyetujui pernyataan Dewan Keamanan PBB bulan lalu tapi menolak sanksi.

Setelah menggunakan kekuatan vetonya untuk membatalkan sanksi PBB tiga pekan lalu, China menunjuk ASEAN sebagai sarana untuk mengatasi kekacauan itu.

Santiago mengatakan, para diplomat telah membahas penunjukan seorang utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, yang bisa disahkan di KTT Jakarta dengan persetujuan jenderal tertinggi. Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, terbang ke Bangkok pekan lalu tapi belum diizinkan masuk Myanmar.

“Satu-satunya ketakutan saya adalah para jenderal akan menerima usulan tersebut dan mengatakan ‘ya kami akan bersepakat dengan utusan khusus (ASEAN)’ tapi jauh di lubuk hati mereka akan memanfaatkan ini untuk menandai waktu (mengetahui bahwa) pada saat utusan khusus ditunjuk, berangkat ke Myanmar dan lapor balik, ini akan memakan waktu lama,” jelasnya.

Negosiasi dengan NUG

Berita tentang penundaan kunjungan Min Aung Hlaing ke Indonesia ditanggapi dengan protes dari anggota pemerintah persatuan nasional yang baru dibentuk di Myanmar atau NUG, termasuk Aung San Suu Kyi, yang menjadi tahanan rumah sejak kudeta 1 Februari.

Pemerintahan paralel, yang juga memiliki perwakilan dari beberapa dari banyak organisasi etnis bersenjata di negara itu, telah mencoba meyakinkan negara-negara termasuk Australia untuk mengakuinya sebagai pemerintah di Myanmar, namun sejauh ini tidak berhasil.

“Jika ASEAN mempertimbangkan tindakan terkait urusan Myanmar saya akan mengatakan itu tidak akan berhasil kecuali itu dinegosiasikan dengan NUG, yang didukung rakyat dan mempunyai legitimasi penuh,” jelas wakil menteri luar negeri NUG, Moe Zaw Oo, VOA bahasa Burma.

Peran ASEAN di Myanmar telah menjadi bahan pembicaraan utama sejak kudeta militer. Di mana posisi ASEAN dalam menanggapi krisis Myanmar banyak diragukan.

Aaron Connelly, seorang peneliti Amerika di Institut Internasional untuk Kajian Strategis di Singapura, menulis pada Februari bahwa “kudeta di Myanmar adalah ancaman paling serius terhadap pentingnya ASEAN dalam diplomasi regional sejak Perang Dingin”.

Namun dia menawarkan secercah harapan, mengidentifikasi keinginan para jenderal untuk mendapatkan legitimasi sebagai potensi pembukaan hubungan diplomatik.

“Meninggalkan negara memproyeksikan kepercayaan, menunjukkan Min Aung Hlaing tidak takut akan kudeta balasan saat dia pergi,” jelas Connelly.

“Tapi itu juga mencerminkan ketidakamanan rezim mengenai pengakuan internasional, sebuah titik pengaruh yang masih harus dieksploitasi sepenuhnya oleh komunitas internasional.”