Menlu Retno akan serahkan bantuan Indonesia langsung ke Rakhine

Merdeka.com - Bantuan kemanusiaan dari Indonesia yang sudah dilepas Presiden Joko Widodo pada 29 Desember lalu akan tiba di Rakhine, Myanmar pada hari ini. Karenanya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai melakukan pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Kuala Lumpur, segera melanjutkan perjalanan ke Myanmar.

Di Myanmar, Menlu Retno dijadwalkan akan menyerahkan bantuan 10 kontainer dari masyarakat Indonesia. Penyerahan akan dilangsungkan pada 21 Januari dan diterima oleh Menteri Sosial Myanmar dan juga Kepala Menteri Negara Bagian Rakhine.

Bantuan yang diberikan ini terdiri dari bahan pangan dan juga sarung. Staf Ahli Kementerian Luar Negeri Indonesia di bidang Kelembagaan Salman Al Farisi menyebutkan, bantuan yang diberikan Indonesia kepada masyarakat di Rakhine tidak hanya untuk jangka pendek, tapi juga menengah dan panjang.

"Indonesia selalu menekankan kontribusi dalam menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Bantuan Indonesia itu berdasarkan kemanusiaan atau darurat, dan kita juga menekankan pada program pembangunan," ujar Salman dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Salman menjelaskan selain menyerahkan bantuan berupa pangan dan sarung, Menlu Retno juga akan meresmikan dua sekolah di sana. Sebelumnya sudah ada empat sekolah bantuan Indonesia di Rakhine.

Tak hanya itu, guru sekolah Indonesia di Yangoon akan diperbantukan untuk mengajar di sekolah bantuan tersebut. Menurut Salman, bantuan program pembangunan tersebut tidak hanya dari pemerintah Indonesia, namun juga dari organisasi kemanusiaan.

"Ada kalangan aliansi masyarakat juga (yang ikut membantu), termasuk dompet dhuafa dan PKPU," ujarnya.

Selain di bidang pendidikan, ada juga bantuan di bidang kesehatan. Masyarakat Buddha Indonesia yang tergabung dalam Walubi, akan membangun rumah sakit di Rakhine. Mereka juga akan menyiapkan bantuan tenaga kesehatan dan capacity building.

Bantuan untuk masyarakat Rakhine juga diprioritaskan di bidang peningkatan ekonomi, hal tersebut termasuk lahan produktif yang ditinggalkan karena konflik.

"Ini bentuk rekonsiliasi nasional bagi kelompok berkonflik agar mampu menyejahterakan hidup," tuturnya.