Parlemen Prancis Sahkan UU Paspor Vaksin Walaupun Ratusan Ribu Massa Menentang

Merdeka.com - Pada Minggu, parlemen Prancis mengesahkan aturan terkait paspor vaksin sebagai salah satu upaya melawan Covid-19, setelah kompromi antara anggota parlemen dari majelis tinggi dan majelis rendah.

Putusan ini diambil setelah Prancis kembali diguncang unjuk rasa yang menentang pemberlakukan paspor vaksin ini. Lebih dari 160.000 orang berunjuk rasa dan puluhan orang ditangkap.

Pekan lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron memerintahkan agar izin kesehatan - bukti vaksinasi penuh atau tes negatif Covid- akan diperlukan bagi warga Prancis untuk mengunjungi tempat-tempat seperti bioskop atau klub malam.

Pengumuman itu merupakan langkah Macron untuk menjadikan vaksinasi sebagai senjata utama melawan Covid-19 ketika varian baru muncul, yang pada dasarnya mengharuskan orang untuk divaksinasi jika ingin melanjutkan rutinitas sehari-hari.

Perubahan itu dilaksanakan melalui dekrit, tetapi parlemen melakukan sidang maraton sejak Selasa untuk membahas apakah akan memperluas aturan ini.

Paspor vaksin menghadapi penolakan sengit dari beberapa pihak, dengan alasan paspor itu mengikis kebebasan sipil.

Dikutip dari AFP, Senin (26/7), partai berkuasa menghadapi tugas berat untuk mendorong undang-undang tersebut melalui parlemen. Anggota parlemen pro-Macron menguasai Majelis Nasional, tetapi Senat - majelis tinggi - didominasi oposisi kanan.

Senat menyetujui undang-undang tersebut tetapi menambahkan banyak amandemen yang dikhawatirkan pemerintah berisiko membatasi implementasinya.

Kedua belah pihak mengadakan pembicaraan tiga jam pada Minggu, sepakat meloloskan RUU malam itu dengan mayoritas besar -- 156 suara setuju, 60 menentang dan 14 abstain.

Undang-undang tersebut masih perlu disetujui oleh otoritas administratif tertinggi Prancis, Dewan Konstitusi, sebelum menjadi undang-undang -- sebuah langkah tambahan yang diminta Perdana Menteri Jean Castex.

UU baru ini akan mulai berlaku pada Agustus, dan berlaku untuk perjalanan udara dan kereta api antar kota, serta berlaku saat berkunjung ke kafe dan restoran. UU ini juga mewajibkan vaksinasi bagi petugas kesehatan dan perawat panti jompo.

Senat ingin undang-undang ini lebih memperhatikan kebebasan sipil.

UU ini mempertegas bahwa petugas kesehatan dan perawat panti jompo yang menolak vaksinasi tidak akan secara otomatis dipecat tetapi gaji mereka ditangguhkan.

Dengan memaksimalkan vaksinasi, pemerintah Prancis ingin meminimalisir dampak gelombang keempat virus corona

Prancis mencatat hampir 23.000 kasus Covid-19 baru pada Sabtu, dua kali lipat dibandingkan pekan lalu. Lonjakan ini disebabkan varian Delta.