PBB Sebut Hampir 5.000 Orang Tinggalkan Venezuela Setiap Hari

Merdeka.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis data yang menyebut hampir 5.000 orang meninggalkan Venezuela setiap hari. Juru Bicara Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR), Joung-ah Ghedini-Williams menyampaikan alasan warga Venezuela keluar dari negaranya karena kondisi yang tak menentu dan tak stabil di tengah krisis ekonomi dan politik.

"Brazil, Kolombia, Ekuador dan Peru masih menjadi negara yang menerima jumlah paling banyak warga negara Venezuela," jelasnya dilansir dari Antara, Jumat (1/2).

Data UNHCR menunjukkan 3 juta orang Venezuela telah meninggalkan negeri tersebut sejak 2015.

Pekan lalu, Juan Guaido, Ketua Majelis Nasional Venezuela mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara. Guaido kemudian didukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Kanada dan sebagian negara Amerika Latin. Dukungan AS ini kemudian memantik kemarahan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dan menuduh Guaido sebagai boneka AS.

Unjuk rasa besar terjadi di Venezuela sejak 10 Januari lalu saat prosesi pelantikan Maduro sebagai presiden untuk masa jabatan kedua. Setelah demonstrasi dan kerusuhan meletus di Venezuela, sedikitnya 268 pemrotes telah ditangkap sejak 21 Januari. Tujuh wartawan juga dilaporkan ditangkap setelah demonstrasi di Ibu Kota Venezuela, Caracas.

Prihatin Sanksi AS terhadap Venezuela

Sementara itu, ahli hak asasi manusia PBB menyampaikan keprihatinannya atas sanksi yang dijatuhkan AS atas Venezuela. "Saya sangat prihatin saat mendengar laporan bahwa sanksi ini bertujuan mengubah pemerintah Venezuela," kata Pelapor Khusus PBB, Idriss Jazairy dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (31/1).

Jazairy mengatakan sanksi tersebut dapat memicu krisis kesehatan. Termasuk dapat menyebabkan kelaparan dan kekurangan medis. Sanksi menurutnya bukan solusi atas krisis yang terjadi di negara itu.

"Memicu krisis kemanusiaan dan ekonomi bukan landasan bagi penyelesaian sengketa secara damai," tegasnya. Ia juga menyeru masyarakat internasional terlibat dalam dialog konstruktif dengan Venezuela guna menyelesaikan masalah tersebut.

Sanksi dijatuhkan AS terhadap perusahaan minyak nasional Venezudela, Petroleos De Venezuela SA (PDVSA). Sanksi ini bertujuan menekan Maduro agar menyerahkan kekuasaan kepada oposisi. AS berharap sanksi terhadap PDVSA dapat memblokir aset senilai USD 7 miliar dan menghilangkan USD 11 miliar pendapatan negara tersebut. Demikian disampaikan Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton kepada wartawan di Gedung Putih, Senin (28/1). Sanksi ini menghentikan PDVSA mengumpulkan hasil minyak yang diekspor ke pelanggan AS, termasuk membekukan aset unit-unit PDVSA, termasuk Citgo, anak perusahaannya yang berbasis di AS, sebagaimana dilansir dari Al Jazeera, Selasa (29/1).