Saat Negara Kaya Berlomba Memesan Vaksin Corona, Bagaimana Nasib Negara Miskin?

Merdeka.com - Negara-negara kaya sedang memastikan jumlah dosis vaksin yang mereka pesan cukup untuk dibagikan kepada warganya. Namun bagaimana nasib negara-negara miskin yang tak punya cukup dana untuk mendapatkan vaksin itu?

Sejumlah kandidat vaksin telah menunjukkan hasil yang menjanjikan selama uji klinis. Dan vaksin paling diminati saat ini sedang dikembangkan oleh Universitas Oxford yang telah bermitra dengan raksasa farmasi AstraZeneca.

Sejumlah negara telah memesan untuk mendapatkan dosis yang cukup untuk merawat warganya sendiri, dengan biaya yang sangat besar. Berdasarkan catatan Business Insider, pada 17 Mei, Inggris menginvestasikan USD79 juta dalam program vaksin Oxford dengan imbalan 30 juta dosis.

Pada 21 Mei, AS memperoleh 300 juta dosis vaksin yang sama setelah menandatangani kesepakatan hingga USD1,2 miliar dengan AstraZeneca.

Pada 15 Juni, Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda - yang bersama-sama memimpin Aliansi Vaksin Inklusif Uni Eropa - menandatangani kesepakatan dengan AstraZeneca untuk 400 juta dosis pada akhir 2020.

Dan pada 17 Juni, Uni Eropa meluncurkan 'Strategi Vaksin Eropa' untuk memastikan semua orang di wilayah mereka memiliki akses ke inokulasi. USD2,3 miliar telah dialokasikan untuk program itu.

"Pembuat vaksin memperkirakan 10 miliar dosis diperlukan untuk mencakup upaya inokulasi global," kata Dr. Frank Heinricht, CEO pembuat botol kaca Schott, kepada Business Insider seperti dikutip, Kamis (18/6).

Schott saat ini bekerja dengan raksasa farmasi, seperti AstraZeneca, untuk menyediakan botol-botol vaksin.

Meninggalkan Negara Miskin

Kelompok-kelompok hak asasi dan juru kampanye di PBB dan Palang Merah Internasional telah memperingatkan bahwa pemesanan vaksin Covid-19 oleh negara-negara kaya akan meninggalkan negara-negara miskin.

"Kami tidak bisa hanya mengandalkan niat baik untuk memastikan akses," Arzoo Ahmed, dari Dewan Nuffield on Bioethics Inggris, mengatakan kepada The Associated Press (AP).

"Dengan HIV/AIDS, butuh 10 tahun bagi obat untuk menjangkau orang di negara berpenghasilan rendah. Jika itu terjadi dengan Covid-19, itu akan sangat mengkhawatirkan."

Dr. Soumya Swaminathan, kepala ilmuwan di WHO, juga mengatakan, "Kami tidak ingin berada dalam situasi di mana ada dosis vaksin tetapi itu hanya tersedia untuk beberapa negara."

"Kami perlu memiliki konsensus tentang hal itu sehingga kami dapat setuju untuk membagikan vaksin dengan cara yang melindungi mereka yang paling rentan," imbuhnya.

300 juta Dosis Vaksin

Sejumlah inisiatif telah dibentuk untuk memastikan bahwa negara-negara miskin akan memiliki akses ke vaksin.

Pada 4 Juni, AstraZeneca mengatakan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian senilai USD750 juta dengan Koalisi untuk Kesiapsiagaan Epidemi Inovasi (CEPI) dan Gavi, Aliansi Vaksin, untuk mengamankan 300 juta dosis.

Uni Eropa juga ingin memastikan negara-negara miskin tidak tertinggal.

"Ketika datang untuk memerangi pandemi global, tidak ada tempat untuk: saya terlebih dahulu," cetus Ursula von der Leyen, presiden Komisi Eropa.

AstraZeneca juga menandatangani kesepakatan dengan Serum Institute of India, yang akan menghasilkan 400 juta dosis untuk negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Johnson & Johnson juga mengatakan tidak akan mendapat untung dari penjualan vaksinnya ke negara-negara miskin. AstraZeneca juga mengatakan mereka tidak akan mendapat untung dari produk mereka.

China, yang juga berupaya mengembangkan vaksin, telah berjanji untuk memberikan vaksin yang berhasil terlebih dahulu ke negara-negara Afrika. Presiden Xi Jinping bulan lalu mengatakan penelitian vaksin apa pun akan "dijadikan barang publik global."

Masalah Etika

Pertanyaan tentang siapa yang mendapatkan vaksin, kapan mereka mendapatkannya, dan berapa banyak yang mereka dapatkan telah menjadi masalah etika.

"Ada gagasan bahwa vaksin ini adalah kartu bebas penjara," kata Arthur Caplan, direktur Divisi Etika Medis Universitas New York, kepada Business Insider bulan lalu.

"Tapi kenyataannya adalah kita akan melihat tantangan etis terbesar yang pernah ada di dunia."

Meskipun AS telah berusaha untuk mencadangkan dosis yang cukup untuk setiap orang Amerika, masih akan ada hierarki di dalam negeri.

Pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Selasa, sistem akan diberlakukan bagi orang-orang untuk melihat siapa yang mendapatkan akses ke dosis vaksin pertama. Dikatakan pula, vaksin itu akan gratis bagi orang Amerika yang rentan jika mereka tidak mampu membelinya.

Pada bulan Maret, surat kabar Jerman Welt am Sonntag melaporkan bahwa pemerintahan Trump telah menawarkan sejumlah besar untuk mendapatkan hak eksklusif untuk vaksin COVID-19 dari perusahaan Jerman CureVac. AS membantah klaim tersebut.