Thailand cabut paspor Yingluck Shinawatra

Merdeka.com - Pemerintah Thailand mencabut paspor mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, yang hingga saat ini masih menjadi buronan.

Yingluck digulingkan dari pemerintahannya dalam kudeta pada 2014 lalu dan divonis lima tahun penjara secara absensia bulan lalu karena terbukti menyelewengkan dana proyek pembelian beras. Namun, dirinya menghindari hukum dengan cara kabur dari Thailand.

"Semua paspor Yingluck telah dicabut," kata Menteri Luar Negeri Thailand, Don Pramudwinai kepada awak media di Bangkok, dilansir dari laman Channel News Asia, Selasa (31/10).

"Kami tidak tahu di mana tepatnya dia berada saat ini, tetapi yang bisa kami sampaikan adalah dia berada di Inggris tapi tidak jelas di kota mana," tambahnya.

Yingluck diketahui memiliki empat paspor Thailand, dua di antaranya merupakan paspor diplomat pribadi dan dua lainnya paspor diplomatik.

Saat ini, pemerintah tengah berusaha keras untuk mencari keberadaan Yingluck. Wakil kepala polisi Thailand, Srivara Ransibrahmanakul, mengatakan pihak berwenang masih berusaha mengkonfirmasi lokasi mantan perdana menteri itu kepada sejumlah negara.

"Tetapi tidak ada negara yang memberi konfirmasi kepada kami dan tidak ada yang mengatakan bahwa mereka bertemu dengan Yingluck," ujarnya.

Kasus Yingluck dimulai dengan konflik antara kaum elit konservatif dan orang-orang kaya Thailand dibantu militer, dengan dinasti Shinawatra, mewarnai politik Negeri Gajah Putih selama lebih dari satu dekade.

Kakaknya, Thaksin Shinawatra, juga tersingkir dari puncak kekuasaan karena kudeta pada 2006.

Dinasti Shinawatra sangat populer di mata penduduk daerah pedesaan. Mereka adalah pemilih loyal dan membantu Thaksin serta Yingluck memenangkan pemilihan umum. Namun, mereka diduga korup.

Yingluck diduga korupsi dalam proyek pembelian beras dari petani dengan banderol di atas harga pasar. Namun, ujungnya mereka malah menimbun beras dan merusak harga di dunia.

Namun, celah itu justru disambar oleh Vietnam yang kini menjadi eksportir beras nomor satu di dunia. Yingluck merasa tidak bersalah dan menuduh militer merekayasa kasus itu. Karena kebijakannya, pemerintah Thailand mengatakan negara merugi USD 8 juta.