Turki Serahkan Rekaman Pembunuhan Khashoggi kepada AS

Merdeka.com - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kemarin mengatakan rekaman pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi sudah diserahkan kepada pihak Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat.

"Kami memberikan rekaman itu pada mereka," kata Erdogan, dalam sebuah konferensi pers di Ankara, sebelum bertolak ke Paris untuk bergabung bersama Donald Trump dan sejumlah pemimpin lain pada Sabtu 10 November 2018, seperti dikutip dari The New York Times, Minggu (11/11).

"Mereka juga mendengarkan percakapan itu, mereka mengetahuinya."

Jamal Khashoggi tewas beberapa saat setelah ia memasuki Konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi dalam fasilitas diplomatik itu, namun, dilaporkan sebuah rekaman mengabadikan detik-detik terakhir sang jurnalis yang tragis.

Seperti dikutip dari BBC News, salinan rekaman suara telah diberikan pihak Turki kepada AS, Inggris, Arab Saudi, dan pihak lain.

Saat dihubungi, pihak Gedung Putih menolak untuk membenarkan salinan rekaman telah didapat dari Turki.

Namun, jika itu benar adanya, klaim Erdogan menempatkan Trump pada posisi yang canggung. Sebab, salinan rekaman itu mengindikasikan bahwa Trump memiliki bukti terkait pembunuhan Khashoggi -- meski ia menolak memberikan sanksi keras pada Arab Saudi.

Pemerintahan Donald Trump sejauh ini baru mengenakan sanksi 'biasa' terhadap Riyadh, misalnya penanggukan penerbangan pengisian bahan bakar di udara untuk kampanye militer Saudi di Yaman. AS juga mempersiapkan sanksi hak asasi manusia terhadap Saudi terkait pembunuhan Jamal Khashoggi.

Meski demikian, Gedung Putih telah menolak menuding pemimpin de facto Saudi Arabia, Putra Mahkota Muhammad bin Salman, yang menjalin hubungan dekat dengan menantu laki-laki sekaligus penasihat senior Trump, Jared Kushner.

Sang pewaris takhta juga punya arti penting dalam Strategi Timur Tengah AS. Sementara, sejumlah pengamat berpendapat, setiap operasi khusus, seperti yang menargetkan Jamal Khashoggi hampir pasti harus disetujui di level tertinggi di Arab Saudi.

Reporter: Elin Yunita Kristanti

Sumber: Liputan6.com