Ada perbedaan pendapat antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan Komnas HAM soal kondisi desa Wadas. Mahfud mengakui memang ada intimidasi antar warga. Meski begitu, proyek tetap dilanjutkan.
Alasannya, bendungan ini untuk kepentingan rakyat, seperti mengaliri lahan sawah, pengadaan sumber air, sumber listrik, dan untuk mengatasi banjir.
"Yang saya peroleh dari keterangan Komnas HAM, memang terjadi saling intimidasi di masyarakat sendiri yang melibatkan dua kelompok warga yang berbeda. Ada yang pro dan kontra," kata Mahfud.
Sedangkan Komnas HAM meminta penundaan proyek pengukuran tersebut.
"Yang pertama meminta untuk menunda pengukuran di atas lahan warga yang sudah setuju untuk diukur. Yang kedua meminta Kapolda untuk menarik pasukan yang masih ada di Wadas, kemudian melakukan evaluasi total atas pendekatan keamanan yang digunakan kemarin, dan memberi sanksi kepada aparat yang melakukan kekerasan pada warga."