VIDEO: Pemerintah Kejar Pajak Google Hingga Iklan di Media Sosial

Google, Facebook, Netflix, Amazon dan perusahaan sejenis lainnya sudah terlalu lama beroperasi di Indonesia tanpa memberi sumbangsih pajak pada kas negara. Salah satu kendalanya karena perusahaan-perusahaan digital tersebut berbasis di luar negeri. Padahal potensi pajak dari mereka mencapai puluhan triliun.

Karena itu pemerintah merancang aturan untuk menarik pajak dari mereka. Pajak Penghasilan yang akan dikenakan sebesar 25 persen. Selain itu, pengisi konten atau pengiklan di sejumlah media sosial juga akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen.

Google Benarkah Google Bakal Berhenti Beroperasi di Indonesia Buntut Boikot Israel? Cek Faktanya

Google akan berhenti beroperasi di Indonesia imbas boikot? Simak penelusurannya

Baca Selengkapnya

Over The Top (OTT) Regulasi OTT Perlu Dipersiapkan

Layanan Over The Top (OTT) seperti Google dan Meta, masih menjadi permasalahan hingga hari ini.

Baca Selengkapnya

Pajak digital Sri Mulyani Kantongi Rp16,9 Triliun dari Pungutan Pajak Digital

Angka tersebut diperoleh dari 163 perusahaan pemungut.

Baca Selengkapnya

PPN PMSE Pemerintah Kantongi Pajak dari Google Cs Rp13,2 Triliun

Setoran PPN dari pelaku PMSE tahun 2023 Rp3,15 triliun.

Baca Selengkapnya

Pajak Pajak Digital Sumbang Rp17 Triliun ke Pendapatan Negara Hingga Januari 2024

Angka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Investasi Lobi-Lobi China Berkaitan Ekonomi Digital Memang Nyata, Ini Buktinya

Perusahaan raksasa dunia yang lain bisa melihat ini menjadi celah atau dipandang sebagai buruknya tata kelola birokrasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

TikTok diblokir di AS Atur TikTok di Masa Transisi, Pemerintah Bisa Belajar dari Kebijakan AS

DPR AS akan mengambil sikap terkait aturan yang memaksa Bytedance, menjual kepemilikan Tiktok kepada pemilik di luar China jika masih ingin beroperasi.

Baca Selengkapnya