Dishub Jabar Akan Antisipasi Pemudik Lebih Awal, Begini Faktanya

Merdeka.com - Terkait adanya larangan mudik Lebaran yang dikeluarkan Pemerintah Pusat mulai 6 hingga 17 Mei 2021, sejumlah upaya pun terus dilakukan untuk mencegah pergerakan masyarakat secara masif di tengah masa pandemi Covid-19.

Salah satu wilayah yang kini terus menegakkan aturan tersebut adalah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan. Di mana pihak Dishub Jabar akan berupaya mengantisipasi aktivitas mudik lebih awal sebelum pemberlakuan di tanggal itu.

"Sampai saat ini Pak Menhub belum mengeluarkan kebijakan terkait permenhub juknis larangan mudik. Itu belum dikeluarkan, kami dari Dishub Jabar malah sedang memikirkan tentang mudik dini ini bisa diantisipasi," kata Kabid Perhubungan Transportasi Darat Dinas Perhubungan Jawa Barat Iskandar saat ditemui di sela-sela diskusi tentang larangan mudik yang dilaksanakan oleh Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB) di Kota Bandung, Kamis, (08/04) seperti dilansir dari ANTARA.

Berikut sejumlah upaya yang akan dilakukan Dishub Jabar, sebagai bentuk antisipasi dini aktivitas Mudik Lebaran 2021.

Akan Dilakukan Sosialisasi Sesegera Mungkin

©2020 Merdeka.com/Arie Basuki

Menurut Iskandar, pelarangan mudik akan diberlakukan bagi seluruh moda transportasi termasuk kendaraan pribadi. Sehingga pihaknya akan segera melakukan sosialisasi guna mencegah tindakan nekat mudik sebelum penetapan tanggal larangan berlaku.

Ia pun berharap, dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat bisa menaati aturan untuk tidak melakukan perjalanan tahunan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya menekan angka sebaran virus Corona.

"Jadi memang pelarangan mudik itu dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021, sehingga sebelum itu ditetapkan kami sudah turun ke lapangan menyosialisasikan tentang larangan mudik. Jadi kekuatannya di sosialisasi ini untuk pencegahan pemudik dini," katanya.

Dilakukan Penjagaan di 338 Titik di 27 Kota/Kabupaten di Jabar

Hery menambahkan, selain melakukan sosialisasi pihaknya juga akan melakukan penjagaan di 27 wilayah Kota/Kabupaten se Jabar.

Pengamanan sendiri akan difokuskan di sekitar 338 titik, oleh petugas gabungan dari anggota Dinas Perhubungan, Polri, TNI, hingga Satuan Polisi Pamong Praja.

"Jadi posko titik penyekatan ini memang memerlukan sumber daya manusia yang lumayan banyak karena tadi penyekatan itu kan harus memperhentikan kendaraan. Nah kalau orangnya hanya dari Dishub kan enggak bisa melakukan itu. Dan rencananya akan ada 338 titik di 27 kabupaten/kota di Jabar. Jadi itu dijaga oleh petugas gabungan, bukan hanya dari Dishub Jabar saja” tambahnya.

Mengawasi Jalur Tikus

©2020 Merdeka.com/Arie Basuki

Senada dengan Iskandar, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Hery Antasari dalam forum tersebut juga menegaskan akan melakukan pengawasan yang ketat melalui jalur tikus yang kemungkinan dilalui para pemudik yang nekat.

Menurut Hery, pengawasannya akan difokuskan kepada calon pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi.

"Akan ada pengawasan di jalur-jalur kecil atau jalur tikus yang kemungkinan digunakan warga yang nekat mudik ke kampung halaman saat Lebaran nanti," ujar Hery

Selain itu, Dinas Perhubungan Jabar juga berencana membuat sekat di titik-titik tertentu, khususnya di batas antar-provinsi, guna mencegah warga mudik.

Tingkat Pergerakan Diperkirakan Tinggi

Sementara itu, berdasarkan data yang Merdeka peroleh dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, pergerakan warga saat masa mudik Lebaran di Indonesia berkisar di angka 83 juta orang dan 52 juta di antaranya merupakan warga di Pulau Jawa. Berdasarkan pantauan, terdapat sekitar 10,3 juta orang di Pulau Jawa yang biasa mudik dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Sekitar empat juta warga yang biasa mudik merupakan warga Jabar serta jumlah warga yang biasa meninggalkan Jawa Barat untuk mudik tercatat sekitar 13 juta orang.

Sehingga diperkirakan, terdapat sekitar 17 juta orang yang akan keluar masuk wilayah Pulau Jawa di masa mudik Lebaran.

Upaya Penjagaan

Berkaca dari data tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Jabar bersama dinas terkait setingkat kabupaten dan kota pun terus menyiapkan strategi untuk mengantisipasi pergerakan sekitar 11 persen pemudik yang dimungkinkan tetap melakukan perjalanan di tengah masa pandemi yang masih belum berakhir.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito telah meminta masyarakat untuk mematuhi kebijakan larangan mudik Lebaran untuk mengantisipasi lonjakan kasus.

Menurutnya, kebijakan tersebut dilatar belakangi dari pengalaman sebelumnya dan sebagai skema utama keselamatan dan kesehatan masyarakat.

"Saya meminta kepada masyarakat untuk dapat mematuhi kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah ini," papar Wiku, dalam konferensi pers di Graha BNPB Jakarta, Kamis kemarin.

Tanggapan Organda

Di lain pihak, tanggapan tersebut juga dianggap memberatkan pihak Organisasi Angkutan Darat atau Organda.

Ketua DPD Organda Jawa Barat Dida Suprinda pun meminta kepada dinas terkait dan pemerintah agar meninjau kembali kebijakan tersebut, agar tidak memberatkan para pengusaha angkutan.

"Kami mohon dengan segala hormat, semoga melalui diskusi ini mudah-mudahan suara kami didengar oleh pemerintah pusat. Kami berharap ditinjau ulang soal larangan mudik ini," tutur Dida.

Menurutnya, para pengusaha angkutan sudah berharap di masa mudik Lebaran tahun ini, mengingat kondisinya yang kian memprihatinkan sejak kebijakan yang dikeluarkan pada 2020 lalu.

Adapun pihaknya sempat berharap besar pada lebaran tahun ini, dengan meraup untung yang besar melalui pertimbangan relaksasi yang banyak dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi.

"Saat ini awak angkutan sudah sangat menjerit, karena kami harus bekerja dengan cara digilir. Sekarang jalan, besok tidak,” pungkas Dida. (mdk/nrd)