5 Pembelaan Jokowi hadapi serangan DPRD

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) harus kembali berhadapan dengan DPRD saat ini. Hal tersebut dipicu oleh 16 rumah sakit yang mengajukan keberatan terhadap sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS). Mereka kemudian berbondong-bondong mengadu ke DPRD agar segera memperbaiki sistem KJS tersebut. Bak gayung bersambut, aspirasi ini langsung ditanggapi serius DPRD sampai terlontarlah wacana hak interpelasi sampai penggulingan Jokowi.

Tercatat kini, Rencana pengajuan hak interpelasi atau hak tanya telah ditandatangani oleh 32 anggota DPRD. Bahkan rencana tersebut diklaim telah sampai ke meja pimpinan DPRD.

"Sekarang sudah ada di meja pimpinan, setelah ini akan di Rapimkan dan keputusannya menunggu hasil dari Rapim. Kemarin sudah diajukan setelah rapat dengar pendapat," ujar salah satu anggota DPRD yang mengajukan hak tanya, Taufiqurrahman saat dihubungi, Jumat (24/5).

Sejak 16 rumah sakit menyatakan keberatan, isu KJS seakan menjadi bola panas yang bisa menumbangkan pemerintahan Jokowi sewaktu-waktu. Tak mau gentar, Jokowi terus menerus melakukan pertahanan terhadap program KJS buatannya. Sejumlah argumen dan tindakan pertahanan ditampilkan agar program ini tetap berlanjut.

Berikut lima usaha dan argumen Jokowi untuk mempertahankan KJS.

KJS jangan dipolitisasi

Jokowi terus berupaya menekankan bahwa program yang dia canangkan amat penting bagi warga Jakarta. Apalagi jika belum apa-apa, program ini sudah diganggu."Kalau ada yang masih perlu diperbaiki kita perbaiki. Kalau ada yang kecil-kecil perlu dibenahi kita benahi. Tapi jangan sampai apa yang sudah dinikmati oleh masyarakat kecil ini, apa yang sudah sekarang ini digunakan jangan sampai mencoba untuk mengganggu, membuat seolah-olah mempersepsikan seolah-olah KJS itu gagal. Tidak," ungkap Jokowi di RSUD Cengkareng, Jumat (24/5).Jokowi pun menunjukkan bahwa ada manfaat dari KJS dalam kunjungannya ke RSUD Cengkareng. Sehingga Jokowi mengingatkan jangan ada lagi yang mengganggu program dengan cara apapun."Jangan sampai ada yang ganggu-ganggu entah dengan cara politis, entah dengan cara-cara non politis," tegasnya.

Siap di-impeachement

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan DPRD DKI Jakarta untuk menggunakan hak impeachment dalam kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sebab, dia tidak merasa KJS bermasalah selama ini."DPRD mau impeachment silakan. Saya siap saja kok kalau mau di-impeachment," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/5).Dia mengatakan semua sistem punya fungsi dan kebijakan. Di mana salah satu fungsi legislatif adalah melakukan pengawasan, termasuk mengajukan hak budgeting, hak interpelasi dan hak lainnya.Niatan impeachment sendiri sudah digulirkan DPRD sejak dua hari lalu. Kemarin anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Asraf Ali menegaskan ancaman pemakzulan itu. Dia mengatakan sudah terkumpul tandatangan dari anggota DPRD yang akan mengajukan pemakzulan.Penggalangan tandatangan ini didorong rencana mundurnya 16 rumah sakit pelaksana program KJS. Dewan merespon semua keluhan rumah sakit akibat sistem pembayaran INA CBG's yang diterapkan.

Evaluasi sistem INA CBGS

Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan pihaknya sedang mencari solusi akan bedanya tarif rumah sakit, antara satu dengan yang lainnya dalam menangani pasien."Dicek karena memang tarif-tarif itu berbeda-beda. Yang benar yang mana? Nanti ditaruh rendah, yang gede menolak. Ini yang baru dicari solusinya," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (23/5).Jokowi mengakui jika Pemprov DKI Jakarta sudah tentu diajak musyawarah dalam menentukan tarif INA CBG's dengan Kementerian Kesehatan serta pihak dari rumah sakit.Terkait dengan sistem INA CBG's yang tarifnya dinilai rendah oleh sejumlah rumah swasta, Jokowi menegaskan bukan tarifnya yang rendah dan bukan salah KJS. Tetapi sistem INA CBG's yang perlu dievaluasi kembali."Ya keputusan gubernur. Tapi kita harus punya realitas, apakah cuci darah harus Rp 2 juta? Jebol kita," tandasnya.

Sindir rumah sakit yang cari untung

Jokowi mengaku tidak habis pikir terhadap sikap rumah sakit swasta yang tiba-tiba mundur dari program KJS. Apalagi ini melayani kesehatan masyarakat dan sisi sosial harus diutamakan dibandingkan mencari untung."Kalau ada masalah silakan datang kita selesaikan baik-baik. Enggak langsung mundar-mundur gitu," keluh Jokowi di Balai Kota."Ini (KJS) pekerjaan besar. Akan dipakai nasional oleh kementerian, kalau kita tentukan akan terlalu mahal. Kalau hitung-hitungannya enggak nutup, malah jadi masalah," sambungnya.Mantan wali kota Solo itu tetap bersikeras mundurnya 16 rumah sakit swasta dari pelayanan pasien pengguna KJS membuat kelabakan rumah sakit yang lainnya. Jokowi gregetan dan menilai mundurnya rumah sakit tersebut hanya mementingkan keuntungan saja."Semua RS punya itu punya tanggung jawab sosial kemanusiaan, jadi hanya gara-gara masalah, berkaitan untung dan rugi tau-tau muncul, mestinya bicarakan lebih dulu, menyampaikan riil apa keinginan mereka, kemudian fakta rill yang mungkin berkaitan dengan  sistem ekonomi untung rugi," jelas Jokowi  di Gedung Lemhanas, Jakarta, Rabu (22/5).Sejak KJS diluncurkan pada 10 November tahun lalu, jumlah pasien di rumah sakit dan Puskesmas meningkat. Hal ini karena masyarakat antusias dengan layanan kesehatan gratis tersebut."Yang paling penting menurut saya KJS sangat dibutuhkan masyarakat, ini untuk kepentingan masyarakat, dan dengan cara apapun akan saya lakukan agar ini tetap berjalan. Karena dibutuhkan terbukti melonjaknya sampai Rp 50 ribu lebih masyarakat yang ingin dapat pelayanan masyarakat itu. Jadi jangan ada coba-coba menghambat," tegas Jokowi.

Tidak mau besarkan premi KJS

Salah satu yang menjadi penyebab mundurnya rumah sakit swasta dalam melayani program KJS adalah terlalu kecilnya besaran premi, yakni Rp 23 ribu per bulan. Gubernur Jokowi bersikeras dan ogah menaikkan besaran premi sebesar Rp 50 ribu dalam setiap bulannya.Selain berdampak pada pembengkakan APBD 2013, menurut Jokowi, besaran premi juga terkait dengan sistem jaminan kesehatan nasional yang akan diberlakukan oleh pemerintah pusat."Kita masih itung-itungan, KJS ini akan dipakai sebagai acuan jaminan nasional. Kalau ini terlalu tinggi rupiahnya, preminya, nasional juga akan ikut, ini saling kait mengkait, ini 23 ribu itu udah di atas nasional, itungan Kemenkes," jelas Jokowi kepada wartawan, Jakarta, Rabu (22/5). (mdk/cob)