Ada Nuansa Jegal PKS Duduki Kursi Wagub DKI
Merdeka.com - PKS menilai ada upaya untuk menghalangi pemilihan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Nampak dari tidak kuorumnya penyelenggaraan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) pada massa DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi mengatakan, seharusnya rencana pemilihan Wagub bisa selesai dengan normal. Hanya saja, saat rapimgab penetapan tatib pemilihan Wagub tak kunjung kuorum.
"Sebenarnya ada hal yang ingin disampaikan kepada publik kurang bagus. Jadi ada nuansa menjadikan rapimgab itu proses tidak berjalan dengan mulus," katanya kepada merdeka.com, Rabu (4/9).
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Bagaimana PKB memutuskan soal Pilkada Sumut? 'Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai ketua umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut,' tegasnya.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Siapa yang menentukan Bacagub-Bacawagub PKB? 'Saya sejak keputusan banyak yang harus diambil, dilemanya saya tidak ikut-ikut, saya serahkan ke Desk Pilkada,' kata Cak Imin kepada wartawan di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/7).
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
Dia menjelaskan, upaya komunikasi dengan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta telah dilakukan oleh PKS. Bahkan kedua kandidat, Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, telah diperkenalkan.
"Kalau kita komunikasi sudah sejak awal. Memperkenalkan semua cawagub ke fraksi. Komunikasikan ada dua, komunikasi terbuka dan tidak terbuka. Itu kita laksanakan tapi selama ada orang terkait punya keinginan lain ya itu akan beda hasil," ujarnya.
Suhaimi mengungkapkan, PKS menginginkan proses pemilihan Wagub DKI berjalan dengan cepat dan normal. Sehingga semua anggota legislatif dapat memiliki hak politiknya untuk menentukan calon pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kalau itu jalan sampai kepada paripurna, maka di situ masing-masing anggota diberi hak apakah cocok atau tidak. Secara tatib sudah proporsional. Rapimgab tidak berjalan, pansus tidak disahkan menjadi kepada kinerja dewan secara keseluruhan," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB Bicara Peluang Tiga Poros Koalisi di Pilgub Jakarta, Ini Bocoran Peta Politiknya
Baca SelengkapnyaSikap PKS memasangkan Anies-Sohibul Iman dinilai sangat berbahaya.
Baca SelengkapnyaDitanya Soal Pilkada Jabar, PKB Singgung Aturan PKPU yang Membingungkan
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaSalah satunya adanya aturan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden.
Baca SelengkapnyaKerja sama PKB-Gerindra di tingkat nasional sudah memiliki payung hukum sehingga ditindaklanjuti pada momen politik lain, termasuk Pilkada.
Baca SelengkapnyaLangkah PKS langsung memasangkan Anies dengan Sohibul dinilai akan menutup pintu bagi partai lain untuk bergabung mendukung Anies.
Baca SelengkapnyaPKB tidak ingin mengistimewakan seseorang saat mendaftar sebagai kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPKS mengungkapkan alasan hanya mengusung Sohibul Iman sebagai Cawagub Jakarta pendamping Anies.
Baca SelengkapnyaDPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.
Baca SelengkapnyaPKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca SelengkapnyaGerindra menghargai proses yang berjalan dalam dinamika Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya