Follow
Ahok akan paksa semua transaksi di DKI nontunai
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama berencana menerapkan setiap transaksi pembayaran di DKI Jakarta menggunakan sistem autodebet. Ia berharap dengan digunakannya sistem ini dapat mengetahui siapa saja yang pantas diberikan bantuan kredit.
"Dengan memaksa E-Money, saya jadi tahu semuanya. Makanya kamu naik bus pun saya bisa tahu, uang parkir jadi tahu. Nanti PKL pun saya bisa tahu berapa pemasukannya. Sehingga saya bisa berikan bantuan kredit kepada mereka. Jadi semua dengan sistem seperti ini jadi gampang sekali," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (8/12).
Ahok menambahkan, sistem pembayaran yang ia gagas ini turut mampu membuat Bank Indonesia berhemat karena mengurangi produksi pencetakan uang tunai.
-
Bagaimana Ahok dukung Ganjar? Menjelang hari pencoblosan, sejumlah pejabat negara makin terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baru-baru ini, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari jabatannya. Pemicu utamanya karena Ahok ingin mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Bantuan apa yang diberikan? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma serahkan santunan kepada para korban banjir dan tanah longsor di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
"Kalau kamu membayar uang cash begitu banyak uangnya. Ngitung duitnya saja repot. Belum lagi BI nyetak uang itu. Itu semua uang cetak biaya loh," tambah Ahok.
Sistem ini akan diterapkan di seluruh wilayah DKI Jakarta mulai Januari 2015 dan diharapkan pada tahun 2016 sistem ini sudah sempurna.
"Tahun depan mulai jalan ini. Makanya saya yakin Januari mulai jalan, sepanjang 2015 pasti ada gesekan. Enggak apa-apa, mesti digesek supaya tajam. Enggak apa-apa kita hadapin aja. Kita harapkan 2016 sudah sempurna," pungkasnya. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Masyarakat terutama pedagang, dan pengunjung pasar kini semakin dimudahkan dengan layanan perbankan digital.
Baca Selengkapnya
Bambang menyebut nantinya para pelaku usaha yang menjadi investor di IKN akan diarahkan melakukan pembangunan yang sesuai dengan konsep smart city.
Baca Selengkapnya
Bank DKI akan mendapatkan keuntungan dalam hal perluasan layanan kepada nasabah, peningkatan kualitas layanan.
Baca Selengkapnya
Metode yang digunakan mengurangi penggunaan uang fisik atau cashless.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan dan Cak Imin mengkaji rumah down payment (DP) nol rupiah dibawa ke tingkat nasional.
Baca Selengkapnya
Mereka yang menjadi sasaran atas program itu yakni yang tidak bisa meminjam ke bank lain.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil atau RK menawarkan program pinjaman tanpa agunan bila terpilih di Pilkada Jakarta
Baca Selengkapnya
Bank DKI kini dapat menyalurkan fasilitas KMG lebih luas kepada PNS di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kebijakan pembayaran menggunakan non tunai sudah berlaku sejak lama.
Baca Selengkapnya
Selain penerapan credit scorring, Jokowi juga memutuskan untuk menghapus kredit macet UMKM yang sudah lama di bank.
Baca Selengkapnya
Keterbatasan akses terhadap modal dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan usaha yang potensial.
Baca Selengkapnya