'Ahok dan Anies Berkontribusi pada Reklamasi yang Mengancam Kehidupan Warga'

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati menilai, persoalan reklamasi antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok malah mengalihkan perhatian dari sebenarnya. Yaitu, bagaimana reklamasi adalah proyek yang mengancam warga.

"Baik Ahok maupun Anies keduanya berkontribusi pada reklamasi Teluk Jakarta yang mengancam kehidupan ribuan warga yang tinggal di wilayah Teluk Jakarta," ujar Susan melalui pernyataan tertulis, Senin (24/6).

Dia berharap ada hal yang lebih substansif untuk diperpincangkan menyangkut nasib ribuan warga teluk Jakarta. Menurutnya, kebijakan publik Provinsi DKI Jakarta harus dipikirkan dengan serius.

"Lebih-lebih jika kembali ke belakang, warga Teluk Jakarta pernah memenangi gugatan atas Pemprov DKI melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," lanjutnya.

Susan menilai, pernyataan Anies dan Ahok sama-sama hanya mencari pembenaran atas kebijakan reklamasi Teluk Jakarta yang mereka terbitkan.

Sebab, Anies menyebut bahwa dasar hukum penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) miliknya adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 yang dibuat oleh Ahok. Sedangkan, Ahok bersikeras bahwa Pergub tersebut belum bisa menjadi syarat penerbitan IMB, kecuali jika Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta sudah ada.

"Ahok dan Anies bagaimanapun adalah bagian penting dari proyek reklamasi. Dua-duanya telah menerbitkan izin reklamasi Teluk Jakarta yang berdampak buruk bagi masa depan Teluk Jakarta serta 25 ribu nelayan yang sangat tergantung dengan sumberdaya perikanan di perairan ini," tegas Susan.

Di sisi lain, Ahok dan Anies sebenarnya memiliki kewenangan untuk tidak melanjutkan proyek reklamasi di Jakarta yang telah dimulai pada tahun 1995 lalu. Namun, pilihan tersebut tidak diambil oleh keduanya.

"Tak ada pilihan, reklamasi harus dihentikan secara total tanpa kecuali. Sebab itu menyangkut hak rakyat Teluk Jakarta yang bahkan telah dimenangkan oleh pengadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," dia mengakhiri.

Reporter: Ratu Annissa Suryasumirat

Sumber: Liputan6.com