Ahok duga ada yang sengaja rusak server data ULP

Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, rusaknya server data Lembaga Pengadaan Secara Elektronic (LPSE) bisa jadi disengaja. Pasalnya ini berdampak kepada kinerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP).

"Saya gak bisa bilang itu disengaja, tapi saya sudah mensinyalir akan terjadi, maka biarin saja," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/10).

Ahok menduga ada rencana untuk membekukan kerja yang dilakukan ULP. Pasalnya dengan tidak bergeraknya server menyebabkan lelang tidak dapat berlangsung. Ini berdampak kepada pengalihan proses lelang pengadaan barang dan jasa.

"Dari awal mereka (oknum) tuh menolak ULP, supaya lelang-lelang bisa dilakukan SKPD dan kita sudah tahu tahun lalu," ujar Ahok.

Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada tahun 2014 tidak diserap seutuhnya. Ahok meyakini dengan sistem lelang melalui ULP akan meningkatkan penyerapan. Sehingga Ahok akan tetap mengusahakan keberadaan ULP.

Sebelumnya, Kepala ULP DKI Jakarta I Dewa Gede Sony mengatakan, sejak tanggal 4-13 Oktober pihaknya tidak dapat mengakses server LPSE. Sehingga proses lelang tidak dapat dilakukan.

"Habis kebakaran di bawah waktu itu, server tidak bisa diakses. Sehingga mengganggu proses lelang," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/10).

Dia menambahkan, pihaknya terus mendapatkan keluhan dari peserta lelang. Padahal, pihaknya hanyalah pengguna server. Sementara server berada dibawah tanggung jawab LPSE DKI Jakarta.

"Kita ini hanya user (pengguna), kita juga sudah rapatkan ini bersama dengan LPSE dan BPKP," terang Sony.

Koordinator Pokja 4 (Jakarta Timur) ULP DKI Jakarta, Agus Darmanto menuturkan, pihaknya tidak dapat bekerja selama hampir satu bulan. Sebab semua dokumen tidak bisa dibuka. Bahkan sebagian besar data ada yang hilang.

"Data rusak diumumkan dari tanggal 4-13 Oktober. Itu kejadian habis kebakaran di bawah (basement DPRD). Akibatnya semua proses lelang berantakan," ucapnya.

Untuk melakukan tindakan selanjutnya, pihaknya pun menunggu rekomendasi dari BPKP. Pasalnya ULP DKI tidak bisa merubah jadwal lelang jika tidak ada dasar hukumnya. "Kita tidak berani untuk merubah jadwal. Tapi sekarang rekomendasi sudah ada rekomendasi, kita bisa memperpanjangnya," katanya.

Namun saat ini, server sudah bisa diakses walaupun belum stabil. Beruntung hanya tinggal kegiatan kecil saja yang belum dilelang. Nilai anggarannya hanya sekitar Rp 1-2 miliar saja. "Ada ratusan kegiatan tapi tinggal yang nilainya kecil. Kalau yang besar sudah selesai semua," tandasnya. (mdk/did)