Ahok gandeng PPATK telusuri aliran dana pembelian lahan Cengkareng

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Arus Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri dugaan gratifikasi pembelian lahan di Cengkareng yang rencananya akan dibangun rusunawa. Nilai gratifikasi tersebut mencapai Rp 9,6 miliar.

Pria yang akrab disapa Ahok ini yakin PPATK mengetahui dan memiliki catatan dalam pembelian lahan tersebut.

"Kalau gitu kesimpulannya makanya mesti bawa ke bagian aparat saja, biar dipanggilin semua KPK semua biar ketahuan, ditelusuri saja PPATK duitnya ke mana," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Rabu (29/6).

Tanah itu dibeli Dinas Perumahan dengan harga Rp 648 miliar. Uang itu bayarkan dengan sistem kontan. Dari situlah Ahok merasa ada yang tak beres dengan pembelian lahan ini hingga dirinya sempat mencopot pejabat di Dinas Perumahan. Ahok makin meradang karena belakangan diketahui ada oknum yang mengubah status tanah tersebut.

"Kamu dapat duit bayaran Rp 200 miliar, kamu bayar kontan gitu loh. Nah itu ditelusuri aja PPATK langsung bisa ketahuan kok. Kamu ditanya kenapa kamu narik uang kontan Rp 200 miliar, misalnya kamu mau kasih siapa ya kan logika gitu aja," tegasnya.

Seperti diketahui, BPK menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan 2015 tentang pembelian lahan di Cengkareng. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui membeli lahan seharga Rp 648 miliar di Cengkareng, Jakarta Barat. Belakangan diketahui tanah itu milik DKI.

Namun entah bagaimana ceritanya diketahui tanah tersebut memiliki dua sertifikat. Satu miliki Dinas Kelautan Perikanan dan satunya milik seorang warga bernama Toeti Soekarno.