Ahok mau hapus PBB dari Jakarta karena tradisi zaman Belanda

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berencana menghapus Pajak Bumi dan Bangunan di Jakarta. Ahok sapaan Basuki, beranggapan penarikan PBB tradisi dari pemerintah kolonial Belanda kepada warga jajahannya.

Pernyataan itu disampaikan Ahok dalam acara penandatangan dokumen perjanjian kinerja antara kepala SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta.

"Saya lagi berpikir kenapa sih kita ikutin Belanda, ikutin penjajah, dulu Belanda rumah tinggal itu dikenakan pajak, harusnya rumah tinggal rakyat enggak ada satupun bayar pajak, PBB sebetulnya," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Rabu (25/5).

Meski begitu, dia menuturkan, penghapusan ini akan dilakukan bertahap. Ahok menyebut penghapusan sudah diterapkan tahun lalu di mana bangunan atau rumah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar tidak akan ditarik pajak.

"Hari ini kita baru gratiskan PBB yang di bawah Rp 1 miliar, kenapa? Karena penghasilan kita enggak cukup bangun infrastruktur begitu banyak," jelas mantan politisi Gerindra ini.

Jika ada bangunan dengan NJOP di atas Rp 1 miliar akan tetap dikenakan pajak. Sebab, katanya, anggaran guna membangun infrastruktur di Jakarta tidak cukup jika tidak diimbangi dengan penarikan pajak.

Meski demikian, Ahok memastikan bangunan di Jakarta bisa gratis dari pajak jika ada dana dari kewajiban tambahan perusahaan yang ingin mengajukan izin pembangunan atau kenaikan Koefisiensi Luas Bangunan (KLB). Dia mencontohkan, kewajiban tambahan yang dibebankan kepada pengembang reklamasi 17 pulau.

"Kalau ada kewajiban tambahan reklamasi saya hitung, dia (pengembang reklamasi) jadi jual tanahnya saja kita dapat Rp 28 triliun. Kalau nilai jualnya 10 tahun, per tahunnya 10 persen saya sudah bikin simulasi, kita bisa dapat Rp 178 triliun dari kontribusi tambahan ini," pungkas Ahok.