Follow
Akan Hentikan Bantuan, Pemprov DKI Ingatkan UNHCR Soal Nasib Pencari Suaka
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengembalikan tanggung jawab para pencari suaka kepada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Pasalnya mereka akan menghentikan bantuan kepada mereka pada tanggal 31 Agustus 2019 mendatang.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait penanganan pencari suaka di Kalideres, Jakarta Timur.
"Sepenuhnya nanti akan ada arahan dari pemerintah pusat terkait dengan hal ini, karena memang sesungguhnya penanganan pengungsi jadi tugas pemerintah pusat, dalam hal ini UNHCR," katanya di GOR, Jakarta Timur, Rabu (28/8).
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Kapan DKI Jakarta menyaring sampah kiriman? Pada hujan yang terjadi awal bulan November, DKI Jakarta menyaring lebih dari 70 ton sampah kiriman di Kali Ciliwung.
-
Bagaimana Kapolda Jateng menanggapi kasus Sukolilo? 'Salah satu penegak hukum adalah Polisi, Polri adalah representasi negara di masyarakat, Kita ndak boleh main hakim sendiri. Kita (masyarakat) tidak boleh bertindak seperti Polisi. Kalau ada permasalahan lapor polisi,' tegasnya.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Bagaimana Pemprov DKI membantu pendatang baru mendapatkan pekerjaan? Pemprov DKI menyediakan 10 pelatihan, misalnya pelatihan tata boga, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan menyetir.
-
Kenapa Kapolri minta jajaran di Bali siapkan sistem delaying di Gilimanuk? Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran di Bali untuk mempersiapkan dan mendukung ASDP dalam menerapkan delaying sistem di Pelabuhan Gilimanuk, demi meminimalisir potensi antrean di area tersebut.
Dia menegaskan, penanganan pencari suaka adalah wewenang pemerintah pusat sepenuhnya.
"Sampai dengan tanggal 31 (Agustus) alhamdullilah kita masih dapat memberikan untuk makanan mereka, nanti kita setelah ini mudah-mudahan ada arahan lebih jelas," tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan UNHCR Thomas Vargas menyampaikan, pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menangani permasalahan pencari suaka pasca Pemprov DKI Jakarta menghentikan bantuan makanan kepada mereka.
"Kita dalam situasi yang sulit saat ini. Kita akan bekerja sama dengan pemerintah, dan dengan semua mitra yang bisa membantu," kata Vargas di Kantor UNHCR, Jakarta Pusat, Senin (26/8).
"Kita akan bekerja sama dengan pemerintah dan pihak lain hingga tempat itu (kemp penampungan pencari suaka Kalideres) ditutup," imbuh Vargas.
Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Heru juga ingin agar UNHCR memperhatikan kehidupan para pengungsi tersebut.
Baca Selengkapnya
Pemkot Jaksel menertibkan pengungsi di kawasan Komisariat UNHCR ke Direktorat Jenderal Imigrasi.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 101 pencari suaka asal Afghanistan, Irak dan Pakistan masih bertahan di gedung tersebut.
Baca Selengkapnya
"Tindakan membangun tenda dan menginap di depan Kantor UNHCR merupakan pelanggaran Peraturan Daerah terkait Ketertiban Umum,” kata Kemenlu.
Baca Selengkapnya
Pencari suaka itu dibawa ke gedung Direktorat Jenderal Imigrasi untuk didata.
Baca Selengkapnya
"Menampung mereka di rumah detensi yang ada di Direktorat Jenderal imigrasi," kata Camat Setiabudi Iswahyudi
Baca Selengkapnya
"Saya sampaikan bahwa sementara, sementara kita tampung, sementara," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Jika pemerintah terlambat mengambil kebijakan bisa jadi pekerjaan rumah yang sulit untuk diselesaikan di kemudian hari.
Baca Selengkapnya
Pengungsi ditertibkan itu tinggal di tenda yang dikhawatirkan membahayakan diri mereka, menimbulkan penyakit, dan mengganggu ketertiban.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca Selengkapnya
Mahfud mengatakan negara lain sudah menutup akses terhadap pengungsi Rohingya, sehingga mereka ke Indonesia
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan mempelajari mengapa para pengungsi bisa berakhir di Indonesia yang semula bukan negara tujuan atau transit.
Baca Selengkapnya