Anggaran Belanja Capai Rp5 Triliun, Pemprov DKI Komitmen Gunakan Produk Dalam Negeri
Merdeka.com - Belanja produk dalam negeri Pemprov DKI Jakarta pada anggaran 2022 mencapai Rp5,182 triliun. Nilai ini merupakan nilai belanja tertinggi se-Indonesia.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan, nilai realisasi belanja produk dalam negeri itu menunjukan komitmen Pemprov DKI memprioritaskan produk dalam negeri. Sekaligus mendukung upaya pemerintah pusat menggunakan produk dalam negeri.
"Saya kira, kita semua mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Presiden dan DKI berkomitmen untuk menggunakan produk dalam negeri. Seperti yang disampaikan Pak Jokowi, penting bagi kita menggunakan produk-produk dalam negeri," kata Riza di Balai Kota, Senin (27/3).
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Kenapa Kemenkumham mendukung penggunaan produk dalam negeri? Tujuannya adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air.
-
Bagaimana Kemenkumham mendukung produk dalam negeri? “Dalam kegiatan ini kami menyediakan layanan host berupa Layanan Paspor Merdeka, Pameran “Kemudian coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM),“ imbuhnya lagi.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Produk lokal apa yang Mendag Zulkifli Hasan pamerkan? Produk dan merek yang dipamerkan Mendag Zulkifli Hasan saat live shopping antara lain produk perpaduan (fusion) kain tenun dengan busana, tas, dan sepatu dari Mejikuhibiniu. Selain itu, terdapat ragam tas dan wadah ramah lingkungan dari demibumi. Ia juga memamerkan ragam masakan rendang siap saji dari Uni Lili.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
Riza mengatakan, membelanjakan anggaran untuk produk-produk luar negeri merupakan upaya meningkatkan investasi, kewirausahaan, pendapatan pajak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Namun, untuk mencapai hasil saat ini, Riza mengatakan perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah.
"Penting bagi kita, pemerintah pusat ataupun Pemda untuk ke dalam belanjanya itu menggunakan belanja dalam negeri menggunakan produk dalam negeri," ungkapnya.
Dikutip melalui akun twitter @DKIJakarta, ada sejumlah informasi yang menyampaikan bahwa Pemprov DKI berkomitmen membelanjakan produk dalam negeri, di antaranya, kategori belanja tertinggi yaitu pembangunan trotoar belanja obat dan kesehatan serta pembangunan sistem penanggulangan sampah. Realisasi belanja produk dalam negeri dan UMKM terus digencarkan hingga mencapai Rp11,3 triliun.
Target Pemprov DKI Jakarta belanja produk dalam negeri mencapai sedikitnya 30 persen dari total belanja barang dan jasa selain tanah. Membentuk tim P3DN untuk mensosialisasikan dan mengawasi peningkatan produk dalam negeri di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Menginstruksikan OPD untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan UMKM pada setiap kegiatan. Memberdayakan pelaku usaha dan pemasaran di Jakarta agar menggunakan produk dalam negeri.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca SelengkapnyaPelaku bisnis dalam negeri termasuk UMKM tengah dalam proses pemulihan akibat terdampak parah pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu.
Baca SelengkapnyaLuhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaSebagaimana arahan Presiden Joko Widodo saat peluncuran teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaPadahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca SelengkapnyaProyek RDMP Balikpapan merupakan proyek strategis nasional yang paling kompleks serta nilai investasi terbesar yang dikelola Pertamina saat ini
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara
Baca SelengkapnyaPrioritas penggunaan produk dalam negeri terus ditingkatkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional
Baca SelengkapnyaTemu Bisnis Tahap VI merupakan sinergisitas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Keuangan.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya