Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggaran Belanja Capai Rp5 Triliun, Pemprov DKI Komitmen Gunakan Produk Dalam Negeri

Anggaran Belanja Capai Rp5 Triliun, Pemprov DKI Komitmen Gunakan Produk Dalam Negeri Wagub DKI Jakarta Riza Patria tinjau mal. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Belanja produk dalam negeri Pemprov DKI Jakarta pada anggaran 2022 mencapai Rp5,182 triliun. Nilai ini merupakan nilai belanja tertinggi se-Indonesia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan, nilai realisasi belanja produk dalam negeri itu menunjukan komitmen Pemprov DKI memprioritaskan produk dalam negeri. Sekaligus mendukung upaya pemerintah pusat menggunakan produk dalam negeri.

"Saya kira, kita semua mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Presiden dan DKI berkomitmen untuk menggunakan produk dalam negeri. Seperti yang disampaikan Pak Jokowi, penting bagi kita menggunakan produk-produk dalam negeri," kata Riza di Balai Kota, Senin (27/3).

Orang lain juga bertanya?

Riza mengatakan, membelanjakan anggaran untuk produk-produk luar negeri merupakan upaya meningkatkan investasi, kewirausahaan, pendapatan pajak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Namun, untuk mencapai hasil saat ini, Riza mengatakan perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah.

"Penting bagi kita, pemerintah pusat ataupun Pemda untuk ke dalam belanjanya itu menggunakan belanja dalam negeri menggunakan produk dalam negeri," ungkapnya.

Dikutip melalui akun twitter @DKIJakarta, ada sejumlah informasi yang menyampaikan bahwa Pemprov DKI berkomitmen membelanjakan produk dalam negeri, di antaranya, kategori belanja tertinggi yaitu pembangunan trotoar belanja obat dan kesehatan serta pembangunan sistem penanggulangan sampah. Realisasi belanja produk dalam negeri dan UMKM terus digencarkan hingga mencapai Rp11,3 triliun.

Target Pemprov DKI Jakarta belanja produk dalam negeri mencapai sedikitnya 30 persen dari total belanja barang dan jasa selain tanah. Membentuk tim P3DN untuk mensosialisasikan dan mengawasi peningkatan produk dalam negeri di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Menginstruksikan OPD untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan UMKM pada setiap kegiatan. Memberdayakan pelaku usaha dan pemasaran di Jakarta agar menggunakan produk dalam negeri.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Singgung Serapan Anggaran Produk Dalam Negeri Masih Kecil: Kabupaten dan Kota Hanya 41%
Jokowi Singgung Serapan Anggaran Produk Dalam Negeri Masih Kecil: Kabupaten dan Kota Hanya 41%

Jokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ungkap Kunci Sukses Korea Selatan hingga Jepang jadi Negara Maju: Beli Produk Dalam Negeri!
Sri Mulyani Ungkap Kunci Sukses Korea Selatan hingga Jepang jadi Negara Maju: Beli Produk Dalam Negeri!

Pelaku bisnis dalam negeri termasuk UMKM tengah dalam proses pemulihan akibat terdampak parah pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu.

Baca Selengkapnya
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

Baca Selengkapnya
Strategi Mengendalikan Laju Inflasi, Kemendagri Minta Pemda Gunakan Produk Dalam Negeri
Strategi Mengendalikan Laju Inflasi, Kemendagri Minta Pemda Gunakan Produk Dalam Negeri

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo saat peluncuran teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Marah Tegur PNS Pemda Hobi Belanja Impor
VIDEO: Presiden Jokowi Marah Tegur PNS Pemda Hobi Belanja Impor "Boros Sekali Kita!"

Presiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya
Banyak Bupati Belanja Produk Impor Pakai Uang Negara, Jokowi: Kumpulkan Uang Itu Sangat Sulit
Banyak Bupati Belanja Produk Impor Pakai Uang Negara, Jokowi: Kumpulkan Uang Itu Sangat Sulit

Padahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.

Baca Selengkapnya
Komit Dukung Penggunaan Produk Dalam Negeri, Ini TKDN dalam Proyek RDMP Balikpapan
Komit Dukung Penggunaan Produk Dalam Negeri, Ini TKDN dalam Proyek RDMP Balikpapan

Proyek RDMP Balikpapan merupakan proyek strategis nasional yang paling kompleks serta nilai investasi terbesar yang dikelola Pertamina saat ini

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Momen Jokowi Kecewa Berat Ke Kepala Daerah Soal ini, Kalimat Sampai Diulang 3 Kali
VIDEO: Momen Jokowi Kecewa Berat Ke Kepala Daerah Soal ini, Kalimat Sampai Diulang 3 Kali

Menurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara

Baca Selengkapnya
Yasonna Laoly: Pemerintah Komitmen Dukung Produk Dalam Negeri
Yasonna Laoly: Pemerintah Komitmen Dukung Produk Dalam Negeri

Prioritas penggunaan produk dalam negeri terus ditingkatkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional

Baca Selengkapnya
Tutup Temu Bisnis, Wamenkumham: Belanja Produk Dalam Negeri Harus Terus Digelorakan
Tutup Temu Bisnis, Wamenkumham: Belanja Produk Dalam Negeri Harus Terus Digelorakan

Temu Bisnis Tahap VI merupakan sinergisitas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.

Baca Selengkapnya