Anggaran Janggal DKI, Sandiaga Minta PSI Tidak Serang Personal Anies
Merdeka.com - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta semua pihak tidak menyerang pribadi rekan kerjanya dulu, Anies Baswedan. Kritik tersebut disampaikan banyak pihak lantaran adanya anggaran janggal seperti lem aibon dan pulpen di Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Gak ya, menurut saya diskursus publik soal anggaran itu penting, tapi jangan personal. Jangan nyerang Pak Anies pribadinya, tapi tolong perbaiki sistemnya," katanya di JI-Expo, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).
Kala masih menjabat, dia menceritakan, seseorang akan kesulitan untuk melakukan penyisiran anggaran di KUA-PPAS. Untuk itu, politikus Gerindra ini meminta bantuan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyisir anggaran janggal.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Siapa yang sering membuat Ganjar mendengar keluhan? Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku sering mendapat keluhan dari masyarakat selama berkeliling di berbagai daerah.
"Dan kita juga jangan baperan gitu, untuk items-item yang diangkat merupakan partisipasi publik, baik langsung melalui publik medsos, maupun melalui partai-partai yang ada di DPRD, seperti PSI. Jadi saya menanggapinya positif," jelasnya.
Untuk itu, Sandiaga mengapresiasi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang membongkar adanya anggaran janggal di KUA-PPAS. Namun, dia mengingatkan, jangan sampai partai yang dipimpin Grace Natalie itu menyerang personal Anies.
"Kalau selama masih berbicara mengenai hal-hal yang konstruktif, itu positif menurut saya. Tapi kalau udah sangat personal, negatif atau cenderung memecah belah itu yang harus kita hindari," tutupnya.
Anggaran Janggal di KUA-PPAS
Anggaran janggal RAPBD DKI 2020 pertama kali mencuat akibat cuitan politikus PSI William Aditya Sarana yang menyebut telah menemukan anggaran aneh pembelian lem aibon senilai Rp82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Setelah itu ditemukan anggaran-anggaran yang tak masuk akal lainnya, salah satunya anggaran pulpen senilai Rp124 miliar.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan buka suara. Anies mengatakan, telah menegur anak buahnya tentang anggaran janggal 2020 sebelum menjadi sorotan publik.
Anies mengaku telah meminta anak buahnya untuk menyisir ulang anggaran-anggaran yang tak masuk akal. Siapa sesungguhnya yang lebih dulu mengetahui ada anggaran tak masuk akal di RAPBD DKI
Anies Gelar Rapat dan Tegur Anak Buah
Gubernur DKI Anies Baswedan sudah mengumpulkan semua anak buahnya pada tanggal 23 Oktober 2019. Anies memberikan arahan soal pembahasan rancangan KUA-PPAS dan RAPBD 2020 yang tertutup untuk media.
Saat memberikan arahan kepada anak buahnya, Anies menemukan anggaran-anggaran yang tak masuk akal. Ia meminta mereka menyisir ulang proses penyusunan anggaran.
"Karena itu saya panggil, saya koreksi satu per satu. Jadi Anda sudah lihat forum (pengarahan terkait KUA PPAS), hanya bedanya saya memang tidak umumkan," tutur Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10) dilansir dari Antara.
PSI Temukan Anggaran Lem Aibon
Anggaran janggal RAPBD 2020 menjadi sorotan publik akibat cuitan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana. William menyoroti anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem aibon hingga Rp8,2 miliar. Hal itu diungkapkan William di akun media sosial Twitter nya @willsarana.
Dalam cuitannya itu, William menyebut telah menemukan anggaran aneh pembelian lem aibon senilai Rp82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. William kemudian menyindir dinas, bahwa para murid mendapatkan kaleng lem aibon sebanyak dua kaleng setiap bulan.
"Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?," tulis William pada Selasa (29/10) malam.
Pemprov DKI Unggah Video Anies Tegur Anak Buah Saat Rapat
Setelah ramai, pada tanggal 29 Oktober 2019, video arahan Anies diunggah ke akun Youtube Pemprov DKI Jakarta. Dalam video itu, Anies meminta anak buahnya agar kembali memeriksa anggaran yang sempat diajukan.
Sebab, dia menemukan sejumlah anggaran yang tidak masuk akal bila dibandingkan dengan pengajuan APBD 2019. Arahan Anies terhadap anak buahnya itu digelar pada 23 Oktober 2019.
"Jadi bapak ibu sekalian, kenapa mendadak dipanggil? Karena waktu kita mepet. We are running out of time, saya minta bapak ibu sekalian, kembali ke tempat masing-masing, lalu sampaikan ini, lalu segera kerja," kata Anies dalam video itu.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kemudian memberikan waktu jajarannya untuk melakukan revisi hingga Kamis, 24 Oktober 2019. Dia juga berpesan agar mereka jujur dalam pengadaan anggaran tanpa ada komitmen dengan pihak lain.
"Jangan ada yang diselip-selipkan. Sudah terlanjur? Tidak ada terlanjur. Kalau ada komitmen-komitmen macam-macam, katakan ini instruksi Gubernur. Batalkan komitmen-komitmen aneh-aneh itu," ucapnya.
Anies juga meminta agar penyusunan anggaran tidak berpedoman asal jadi. Sebab, kata Anies, hal penting dalam penyusunan anggaran berprinsipkan keadilan.
"Kita kerjakan sama-sama. Kalau ada yang tidak mau ikut mandat ini, jangan berada di barisan ini. Karena mandatnya adalah keadilan sosial," ujar dia.
Dia juga mengingatkan setiap SKPD untuk menjelaskan secara gamblang ketika melakukan rapat pembahasan anggaran bersama DPRD DKI. Sehingga setiap anggaran yang dicantumkan harus dapat dipaparkan berdasarkan data dan logika.
"Maju ke sana itu tidak boleh tidak bisa menjelaskan, harus bisa menjelaskan. Jangan dilepaskan kepada Pak Sekda. Jangan dilepaskan kepada Asisten, tapi harus bisa pertahankan di situ," paparnya.
Anies Sindir PSI Cari Panggung
Gubernur DKI Anies Baswedan menuding PSI sebagai partai baru masuk Kebon Sirih, tengah mencari panggung dan beratraksi. Seperti diketahui anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana menyoroti anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem aibon hingga Rp8,2 miliar.
Anies juga menegaskan sudah lebih dulu tahu soal anggaran-anggaran tersebut dan sudah melakukan tindakan.
"Sebelum mereka (PSI) ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal). Saya sudah bicara sebelumnya dan kami kaji. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (ini saatnya) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10) dilansir dari Antara.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggawira menilai Anies Baswedan lupa dengan sejarah soal pernyataannya orang dalam atau 'ordal'.
Baca SelengkapnyaSaat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca SelengkapnyaAndika menilai tunjangan kinerja yang ditujukan untuk prajurit belum mencapai 100 persen
Baca SelengkapnyaAdanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaMantan Juru Bicara Anies-Sandiaga pada Pilkada DKI Jakarta 2017, membeberkan fenomena 'ordal' di masa Gubernur Anies Baswedan
Baca SelengkapnyaPekan depan akan diumumkan sanksi untuk atasan yang paksa PSSU utang ke Pinjol.
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca SelengkapnyaPernyataan mundur itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani pada 25 Juli 2024. Foto dokumen bermeterai Rp10.000 itu beredar luas di media sosial.
Baca SelengkapnyaJuru bicara Sandiaga Denny H Suryo Prabowo meminta isu ordal di TGUPP Anies tidak perlu diperpanjang lagi supaya tidak semakin gaduh.
Baca SelengkapnyaSandiaga menyampaikan PPP memiliki pertimbangan dalam mengusung sosok di Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya