Anggaran Janggal RAPBD DKI, Anies atau PSI Lebih Dahulu Tahu?

Merdeka.com - Anggaran janggal RAPBD DKI 2020 pertama kali mencuat akibat cuitan politikus PSI William Aditya Sarana yang menyebut telah menemukan anggaran aneh pembelian lem aibon senilai Rp82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Setelah itu ditemukan anggaran-anggaran yang tak masuk akal lainnya, salah satunya anggaran pulpen senilai Rp124 miliar.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan buka suara. Anies mengatakan, telah menegur anak buahnya tentang anggaran janggal 2020 sebelum menjadi sorotan publik.

Anies mengaku telah meminta anak buahnya untuk menyisir ulang anggaran-anggaran yang tak masuk akal. Siapa sesungguhnya yang lebih dulu mengetahui ada anggaran tak masuk akal di RAPBD DKI? Berikut ulasannya:

23 Oktober 2019, Anies Gelar Rapat dan Tegur Anak Buah Soal Anggaran Janggal

Gubernur DKI Anies Baswedan sudah mengumpulkan semua anak buahnya pada tanggal 23 Oktober 2019. Anies memberikan arahan soal pembahasan rancangan KUA-PPAS dan RAPBD 2020 yang tertutup untuk media.

Saat memberikan arahan kepada anak buahnya, Anies menemukan anggaran-anggaran yang tak masuk akal. Ia meminta mereka menyisir ulang proses penyusunan anggaran.

"Karena itu saya panggil, saya koreksi satu per satu. Jadi Anda sudah lihat forum (pengarahan terkait KUA PPAS), hanya bedanya saya memang tidak umumkan," tutur Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10) dilansir dari Antara.

29 Oktober, Politikus PSI Temukan Anggaran Lem Aibon

Anggaran janggal RAPBD 2020 menjadi sorotan publik akibat cuitan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana. William menyoroti anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem aibon hingga Rp8,2 miliar. Hal itu diungkapkan William di akun media sosial Twitter nya @willsarana.

Dalam cuitannya itu, William menyebut telah menemukan anggaran aneh pembelian lem aibon senilai Rp82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. William kemudian menyindir dinas, bahwa para murid mendapatkan kaleng lem aibon sebanyak dua kaleng setiap bulan.

"Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?," tulis William pada Selasa (29/10) malam.

29 Oktober Pemprov DKI Unggah Video Anies Tegur Anak Buah Saat Rapat

Setelah ramai, pada tanggal 29 Oktober 2019, video arahan Anies diunggah ke akun Youtube Pemprov DKI Jakarta. Dalam video itu, Anies meminta anak buahnya agar kembali memeriksa anggaran yang sempat diajukan.

Sebab, dia menemukan sejumlah anggaran yang tidak masuk akal bila dibandingkan dengan pengajuan APBD 2019. Arahan Anies terhadap anak buahnya itu digelar pada 23 Oktober 2019.

"Jadi bapak ibu sekalian, kenapa mendadak dipanggil? Karena waktu kita mepet. We are running out of time, saya minta bapak ibu sekalian, kembali ke tempat masing-masing, lalu sampaikan ini, lalu segera kerja," kata Anies dalam video itu.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kemudian memberikan waktu jajarannya untuk melakukan revisi hingga Kamis, 24 Oktober 2019. Dia juga berpesan agar mereka jujur dalam pengadaan anggaran tanpa ada komitmen dengan pihak lain.

"Jangan ada yang diselip-selipkan. Sudah terlanjur? Tidak ada terlanjur. Kalau ada komitmen-komitmen macam-macam, katakan ini instruksi Gubernur. Batalkan komitmen-komitmen aneh-aneh itu," ucapnya.

Anies juga meminta agar penyusunan anggaran tidak berpedoman asal jadi. Sebab, kata Anies, hal penting dalam penyusunan anggaran berprinsipkan keadilan.

"Kita kerjakan sama-sama. Kalau ada yang tidak mau ikut mandat ini, jangan berada di barisan ini. Karena mandatnya adalah keadilan sosial," ujar dia.

Dia juga mengingatkan setiap SKPD untuk menjelaskan secara gamblang ketika melakukan rapat pembahasan anggaran bersama DPRD DKI. Sehingga setiap anggaran yang dicantumkan harus dapat dipaparkan berdasarkan data dan logika.

"Maju ke sana itu tidak boleh tidak bisa menjelaskan, harus bisa menjelaskan. Jangan dilepaskan kepada Pak Sekda. Jangan dilepaskan kepada Asisten, tapi harus bisa pertahankan di situ," paparnya.

Anies Sindir PSI Cari Panggung

Gubernur DKI Anies Baswedan menuding PSI sebagai partai baru masuk Kebon Sirih, tengah mencari panggung dan beratraksi. Seperti diketahui anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana menyoroti anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem aibon hingga Rp 8,2 miliar.

Anies juga menegaskan sudah lebih dulu tahu soal anggaran-anggaran tersebut dan sudah melakukan tindakan.

"Sebelum mereka (PSI) ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal). Saya sudah bicara sebelumnya dan kami kaji. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (ini saatnya) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10) dilansir dari Antara.

Alasan Anies Tak Umumkan ke Publik

Lebih lanjut, Gubernur Anies Baswedan mengaku pihaknya memang sengaja tak membuka anggaran-anggaran janggal itu lantaran tidak mau mencari perhatian publik dan tengah fokus memperbaiki sistem penganggaran.

"Loh kalau saya itu bukan begitu. Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian. Saya sering bicarakan, orang ngomong itu ada tiga pilihan, menyelesaikan masalah, kedua memperumit masalah, atau ketiga mengaktualisasi diri. Nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah," kata Anies, Rabu (30/10).

Dukungan untuk Fraksi PSI

Faksi PSI DPRD DKI Jakarta mendapatkan sejumlah karangan bunga. Karangan bunga tersebut terpampang di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Karangan bunga ini sebagai bentuk dukungan PSI yang berani membeberkan anggaran janggal.

Salah satu kata-kata yang terpampang di karangan bunga tersebut untuk memberikan dukungan kepada Fraksi PSI DPRD DKI.

Berikut kata-kata yang tertuliskan di karangan bunga untuk PSI.

"Untuk Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, udah terbukti kalian bukan kaleng-kaleng"

"Untuk Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, tega kali kalian bikin banyak orang mengelus burung, eh, dada"

"Jika ada yang bilang kamu belagu, santai saja, bales. Kalau kamu bukan cermin untuk Fraksi PSI DPRD DKI dan DPW PSI DKI".