'Anggota DPRD yang interpelasi Jokowi tak layak dipilih di 2014'

Merdeka.com - Pecinta Jokowi yang tergabung dalam komunitas Facebook ' Jokowi Presidenku 2014' berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta. Dalam orasinya, mereka meminta puluhan anggota DPRD yang berencana mengajukan hak interpelasi pada Jokowi tidak dipilih lagi sebagai wakil rakyat di 2014.

Tak hanya itu, mereka menyebut dewan yang tiba-tiba batal mengajukan hak interpelasi sebagai banci. Sampai saat ini, memang ada delapan orang anggota DPRD yang mencabut tanda tangannya dari kertas interpelasi Jokowi.

"Kami menantang, bila mereka mencabut kami menantang mereka. Mereka tak punya konsistensi politik," ujar Ketua admin komunitas Facebook ' Jokowi Presidenku 2014', Sihol Manulang di DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/5).

Mereka yang berorasi berjumlah 30 orang. Seluruh pengunjuk rasa diterima oleh Komisi E DPRD DKI untuk menyampaikan aspirasinya. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Igo Ilham dan dihadiri beberapa anggota Komisi E seperti Merry Hotma Sirait dan Dwi Rio Sambodo.

Sihol mengatakan, seluruh pendukung Jokowi akan melakukan kampanye agar warga Jakarta tidak memilih partai politik dan 32 dewan, yang mencalonkan di Pemilu 2014.

"Kami akan tetap berkampanye untuk mengajak warga jangan memilih partai politik maupun anggota dewan yang mengusulkan hak interpelasi. Kami juga akan laporkan ke KPK, karena kami punya data rumah, mobil dan istri muda mereka," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Igo Ilham mengatakan, permasalahan hak interpelasi muncul karena terjadi perubahan sistem dalam layanan kesehatan untuk 4,7 juta warga Jakarta. Perubahan sistem tersebut membuat terjadinya perubahan tarif pembayaran pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Kalau mau demo, lakukan demo di Kementerian Kesehatan. Minta mereka harus merubah tarif INA CBG's yang menjadi sistem pembayaran pasien KJS. Tapi seluruh aspirasi anda semua akan kami sampaikan kepada pimpinan dewan," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. (mdk/lia)