Anies Integrasikan Sistem Perizinan Digital
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengintegrasikan sistem perizinan digital milik Pemprov DKI Jakarta yakni Jakarta Evolution atau JakEVO dengan sistem milik pemerintah pusat Online Single Submission (OSS).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, dengan pengintegrasian itu bertujuan agar tidak saling tumpang tindih dari keduanya.
"Ketika menggunakan JakEvo proses perizinan itu sudah sinkron, karena itu kemarin disepakati masuknya lewat OSS. Dari OSS kemudian langsung ke JakEvo diproses, kemudian keluar izinnya. Enggak ada (tumpang tindih), justru disinkronkan jadi satu," kata Anies di Kramatjati, Jakarta Timur, Kamis (14/3).
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Bagaimana Mendag ingin tingkatkan kerja sama pendidikan? “Jadi Selandia Baru itu walaupun negaranya kecil, standar pendidikannya bagus, maka harus kita tingkatkan kerja sama pendidikannya,“ pungkas Mendag Zulkifli Hasan.
-
Kenapa Anies Baswedan jadi menteri? Kesungguhannya dalam memajukan sektor pendidikan terwujud ketika Jokowi memilihnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.
-
Bagaimana kedekatan Mutiara Baswedan dan Anies Baswedan terjalin? Menjadi anak pertama dan perempuan satu-satunya, Mutiara juga sangat dekat dengan sang ayah.
-
Kapan Anies Baswedan menjadi Rektor? Pada 15 Mei 2007, Anies secara resmi dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina.
-
Apa tujuan utama dari sinergi antara Kanwil BPN Jatim dengan Pemda? Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
Anies menjelaskan penerbitan izin harus sesuai dengan tata ruang di Jakarta. Karena itu, dia menyatakan JakEVO juga telah terintegrasi dengan tata ruang.
Mantan Rektor Paramadina itu menambahkan, pihaknya telah mengurus hal itu dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Kami sedang ajukan tim bicara dengan Kemenko Perekonomian, nanti ketika sudah selesai sinkronisasi baru (kami kabarkan)," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mengatakan, pemerintah akan mengundang 560 BKPM daerah untuk melakukan rapat koordinasi nasional (Rakornas) pada pekan depan.
Rakornas ini akan membahas mengenai perkembangan sistem perizinan online terintegrasi atau online single submission (OSS).
"Tadi kami lapor sama Pak Menko Ekonomi perkembangan sistem OSS. Sekaligus koordinasi untuk rakornas BKPM tahunan dengan 560 BKPM daerah yang akan kita gelar minggu depan," ujar Thomas di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/3).
Thomas mengatakan, pertemuan dengan BKPM dan seluruh pemerintah daerah akan dihadiri secara langsung oleh Presiden Jokowi. "Presiden akan berikan arahan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota mengenai implementasi OSS," ujar dia.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
INA Digital bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah membangun Pusat Data Nasional (PDN) demi integrasi data di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMasih ada tantangan dalam pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi.
Baca SelengkapnyaINA DIGITAL memiliki tugas besar untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan digital terpadu.
Baca SelengkapnyaImplementasi ditandai dengan diserahkannya 12 sertifikat tanah elektronik.
Baca SelengkapnyaSejumlah aplikasi buatan pemerintah daerah (Pemda) memakai nama nyeleneh viral di media sosial.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
Baca SelengkapnyaTidak benar jika Anies nantinya terpilih menjadi presiden, seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini akan diubah secara serampangan.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengaku sependapat dengan Ganjar terkait solusi tumpang tindihnya kewenangan mengatasi persoalan keamanan.
Baca SelengkapnyaKabupaten Garut dan Bogor terjadi ketidaksetaraan dalam kapasitas fiskal dan birokrasi.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, serangan terhadap PDNS 2 merupakan pelajaran yang berharga bagi semua pemangku kepentingan dalam mengelola sistem digital.
Baca Selengkapnya“Teknologi harus memudahkan masyarakat, jangan menyulitkan. Pelayanan harus lebih dekat dengan digitalisasi,” kata Airin.
Baca Selengkapnya