Anies jangan seolah tak serius tutup Alexis

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan membatalkan rencana penutupan Hotel Alexis yang berada di kawasan Jakarta Utara. Penutupan ditangguhkan lantaran informasi tersebut telah diketahui wartawan dari 'orang dalam' di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Padahal informasi penutupan tersebut diketahui di hari yang sama dengan waktu eksekusi penutupan Alexis, yakni Kamis (22/3).

Melalui Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencari informasi mengenai bocornya rencana penutupan tersebut. Bahkan mereka mencari bukti rekaman telepon antara media dengan Wakil Kepala Satpol PP Hidayatullah dan Kepala Bidang Industri Pariwisata, Disparbud DKI Toni Bako.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono heran dengan sikap Anies. Seharusnya rencana penutupan tersebut sudah diinformasikan kepada media, sebagai bentuk keterbukaan informasi. Dia menilai, seharusnya penutupan Alexis tetap harus direalisasikan sekalipun informasi tersebut diketahui media.

"Sebetulnya tugas media mewartakan apa yang tengah dan akan dilakukan Pemprov DKI. Jadi katakanlah informasi tentang penutupan bocor, apa hubungannya? Kan itu sudah menjadi keputusan, kalau tinggal eksekusi lakukanlah," katanya kepada merdeka.com, Jumat (23/3).

Dia mengingatkan, apakah prosedur yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sudah sesuai sebelum membuat surat keputusan penutupan Hotel Alexis. Jika memang ingin mengakomodir laporan dari masyarakat, Gembong menyarankan, agar Anies tetap melakukan verifikasi terlebih dahulu, jangan langsung mentah-mentah diterima.

"Apakah prosedur sudah dilalui dengan benar. Kalau prosedur benar harus dieksekusi dengan kewenangan gubernur. Saya khawatirnya ada maksud tertentu penutupan Alexis. Jangan sampai Anies membuat kebijakan seolah-olah. Seolah ingin merespon penutupan ternyata tidak," jelas Gembong.

Kemudian, Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus mengatakan, di era keterbukaan sekarang ini sudah tidak perlu lagi ada kerahasiaan yang justru menimbulkan kehebohan. Bila secara administrasi Pemprov DKI sudah memenuhi syarat untuk melakukan penutupan Alexis, maka harus juga diketahui publik.

"Maka peran media menjadi penting untuk menginformasikan kepada publik tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya menyesalkan terjadinya disharmonisasi antara awak media dengan unit kerja Pemprov DKI terkait rencana penutupan Alexis," tutupnya.

Untuk diketahui, Anies mengaku geram lantaran surat edaran itu bocor sebelum eksekusi dilakukan. Namun, dia menyebut batalnya eksekusi Alexis kemarin bukan disebabkan surat edaran yang terlanjur bocor.

"Memang belum ada perintah dari saya. Belum ada perintah dari saya dan saya tidak mau eksekusi dengan cara-cara yang seperti itu. Kita ini menertibkan, bukan show a force," katanya di Makodam Jaya, Jakarta Timur, Jumat (23/3).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengungkapkan, alasan ditundanya penutupan tempat hiburan malam itu lantaran belum ada perintah darinya. Selain itu, karena jumlah 325 personel yang diturunkan terlalu banyak layaknya perang.

"Itu cara kuno, cara salah, saya akan tertibkan dengan cara yang benar. Saya akan disiplinkan," ujarnya.