Follow
Badan Kehormatan DPRD DKI Rapat Bahas Laporan Etik Politikus PSI William Aditya
Merdeka.com - Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta menggelar rapat atas pengaduan etik terhadap anggota DPRD William Aditya Sarana. Rapat tersebut dihadiri seluruh perwakilan fraksi di DPRD.
Ketua Badan Kehormatan Achmad Nawawi menegaskan hasil rapat BK bersifat rekomendasi. Sehingga, segala keputusan bentuk sanksi merupakan prerogatif pimpinan dewan.
Kendati demikian, dia berharap tidak ada sanksi berat terhadap anggota yang dilaporkan, termasuk William. Alasan Nawawi agar menjaga citra eksekutif dan legislatif Jakarta.
-
Kenapa TKN Prabowo-Gibran meminta relawan untuk tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya? Menurut dia, kandidat yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang merupakan putra putra terbaik bangsa yang dipilih partai politik, dan ditawarkan kepada rakyat agar dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Oleh karenanya, cara-cara berpolitik dengan menyerang pribadi calon dinilai Sangap tidak sesuai adab ketimuran.
-
Kenapa Pangkoopsudnas ingatkan netralitas TNI? Hal yang harus menjadi perhatian meliputi keimanan dan ketakwaan, peningkatan kualitas SDM, kepedulian lingkungan dan alutsista, ketahanan keluarga, lambangja, dan netralitas prajurit dalam Pemilu.
-
Siapa yang menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju tidak khawatir dengan wacana duet Sandiaga-AHY? Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto menjelaskan, Koalisi Indonesia Maju yang partainya bangun dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, serta PKB dan mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak khawatir dengan poros tersebut.
-
Bagaimana rakyat Indonesia menjaga persatuan? Dengan keanekaragaman suku dan budaya yang dimiliki, masyarakat Indonesia tetap menjaga persatuan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, sebagai bentuk kesatuan dalam perbedaan.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Kenapa TKN Prabowo tak khawatir? Menurut Herzaky, keempat menteri tersebut selama ini telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin serta telah sesuai aturan yang ada.
"Saya berharap tidak ada teguran demi menjaga nama baik kita," ujar Nawawi, Jakarta, Selasa (5/11).
Mengenai ramainya isu pengadaan lem aibon yang diviralkan William, Nawawi sedikit berkomentar. Menurutnya, sebagai anggota legislatif sudah sepatutnya mengawasi kinerja eksekutif, termasuk yang dilakukan William mempublikasi usulan lem aibon di Dinas Pendidikan.
Akan tetapi, kata Nawawi, cara William tidak tepat karena usulan anggaran lem aibon dan anggaran aneh lainnya belum dibahas dalam rapat resmi. William bersama PSI juga melakukan konferensi pers mengenai usulan anggaran fantastis nan aneh.
"Ini kan masih rancangan, mestinya belum dibuka sampai jumpa pers. Tapi tidak semua wewenang kami memutuskan," tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto melaporkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.
Di menilai William melanggar Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta dan menyebabkan kegaduhan.
Menurut Sugiyanto, anggota komisi A DPRD DKI tersebut melanggar kode etik dengan mengunggah usulan anggaran Pemprov DKI ke media sosial.
Padahal pengajuan anggaran seperti lem aibon sebesar Rp 82 Milliar hingga ballpoint atau pulpen Rp 124 Milliar dapat dibahas saat rapat komite berlangsung.
"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Polri diharapkan menjalankan fungsinya untuk mengamankan pemilu agar damai.
Baca Selengkapnya
Pemecatan Arya Wedakarna karena dianggap melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik dan atau tata tertib DPD RI.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan menyusul adanya informasi dugaan intimidasi oleh oknum polisi terhadap sejumlah civitas akademika.
Baca Selengkapnya
Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca Selengkapnya
Mabes Polri diingatkan kembali soal netralitas saat Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
"Polri harus tetap netral, jangan terbawa drama politik,"
Baca Selengkapnya
Kapolres Indragiri Hilir AKBP Budi Setiawan menegaskan kepada anak buahnya untuk menjaga netralitas selama Pilkada 2024
Baca Selengkapnya
Menurut Gembong, kasus Cinta Mega diduga main judi slot bersifat individu bukan partai.
Baca Selengkapnya
Divpropam Polri sangatlah dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum, termasuk sebagai pengawas dan pengawal kasus secara objektif.
Baca Selengkapnya
Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Saat menyampaikan pidato, Mega curhat dirinya dibully soal pernyataannya soal petugas partai.
Baca Selengkapnya