Bangun Depo di Ancol Barat, MRT Butuh Rp1,5 triliun Untuk Pembebasan Lahan
Merdeka.com - Direktur Utama PT MRT Jakarta, William P Sabandar mengatakan, pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk pembebasan lahan depo MRT fase 2B di Ancol Barat, Jakarta Utara.
Dia menyatakan berdasarkan studi kelayakan (feasibility study), Ancol Barat sudah memenuhi kriteria berdasarkan luas lahan maupun struktur lokasi.
"Progresnya kita butuh pendanaan sebetulnya untuk pembebasan lahan di Ancol Barat. Dan saat ini sedang dalam proses untuk pendanaan kalau bisa dibebaskan seperti apa," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/7).
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Kenapa Ridwan Kamil ingin memberikan anggaran ke RW? RK mengaku gagasannya itu juga pernah diterapkan saat dirinya didapuk menjadi Gubernur Jawa Barat. Progamnya itu diklaimnya bahkan membuat antusias warga Jabar kala itu. Di satu sisi, usulannya tersebut agar warga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian di wilayahnya masing-masing.
-
Bagaimana komplikasi bisa diatasi? Praktik pencegahan, pemantauan yang cermat, dan manajemen yang efektif dari suatu kondisi kesehatan dapat membantu mengurangi risiko komplikasi.
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
Namun saat ini, kata dia, pendanaan dari Pemprov DKI belum dapat dicairkan akibat pandemi virus corona atau Covid-19. Karena hal itu, William mengharapkan ada cara lain untuk pendanaan tersebut.
"Tapi kan tahun ini boleh dikatakan tidak ada pendanaan Pemda. Jadi tadi kita sampaikan kalau ada cara lain gitu ya untuk melakukan pembebasan lahan dan pembangunan kawasan depo," ucapnya.
Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PT MRT Jakarta William Sabandar menyatakan jumlah penumpang terus mengalami peningkatan saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi.
Dia menyebut saat ini penumpang MRT Jakarta sudah mencapai angka 20 ribu dalam sehari. Saat pelaksanaan PSBB penumpang MRT tidak mencapai 5 ribu dalam sehari.
"Memasuki fase transisi PSBB angkanya mulai naik yang di 30 Juni mencatatkan penumpang sejumlah 20.793. Bahkan data terbaru per 1 Juli kemarin sudah mencapai 21.478 penumpang," kata William saat diskusi daring, Kamis (2/7/202).
William mengharapkan jumlah penumpang terus bertambah saat perpanjangan PSBB masa transisi selama dua pekan ke depan. Kendati begitu, dia menyatakan akan menerapkan sejumlah kebijakan bila jumlah penumpang mencapai 70 ribu orang dalam satu hari.
Salah satunya yakni akan memberlakukan perpanjangan waktu operasional saat jam-jam sibuk baik pagi dan sore hari.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.
Baca SelengkapnyaHeru mengundang para investor untuk berinvestasi di Jakarta
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mempunyai rencana gila jika ia diberikan kesempatan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, potensi kerugian ekonomi cukup besar akibat kemacetan
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menyebut pembangunan LRT, MRT, dan kereta cepat membutuhkan biaya yang banyak
Baca SelengkapnyaBPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca SelengkapnyaITDC berharap proses pencairan PMN ini bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaPJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaBey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.
Baca SelengkapnyaPemprov NTB tidak sanggup bayar hosting fee MotoGP Mandalika sebesar Rp 231 Miliar. Bagaimana kelanjutannya?
Baca Selengkapnya