Bersaksi di Tipikor, Ahok akan jelaskan pembahasan UPS di DPRD

Merdeka.com - Gubernur DKI Basuki Tjahaja (Ahok) Purnama dijadwalkan memberikan kesaksian dalam sidang terdakwa Alex Usman dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), hari ini, Kamis (4/1). Kuasa hukum Alex Usman, Ery Rosatria menjelaskan, kesaksian Ahok sangat diperlukan dalam perkara yang membelit kliennya tersebut.

"Kedatangan Ahok sangat sekali diperlukan, sebelumnya juga Pak Lulung juga sudah menjadi saksi," ucapnya ketika dihubungi merdeka.com, Kamis (4/2).

Ery menjelaskan, kesaksian Gubernur DKI Jakarta sangat ditunggu-tunggu. "Dia (Ahok) akan memberikan kesaksian terkait bagaimana proses UPS itu dibahas di DPRD ," katanya.

Ahok diagendakan bersaksi pukul 13.00 WIB. Dari pantauan merdeka.com penjagaan gedung Tipikor sudah diperketat. Ahok akan bersaksi untuk mantan Kasi Prasarana dan Sarana pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat, Alex Usman.

Alex didakwa melakukan tindak pidana korupsi pengadaan 25 UPS untuk 25 sekolah SMA/SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat pada APBD Perubahan Tahun 2014 yang merugikan keuangan negara Rp 81 miliar.

Menurut jaksa dalam surat dakwaan, pengadaan UPS untuk sekolah-sekolah menengah di lingkungan Sudin Dikmen Jakarta Barat tidak direncanakan sesuai kebutuhan riil sekolah. Karena yang dibutuhkan adalah perbaikan jaringan listrik dan penambahan daya listrik sehingga pengadaan UPS bukan yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah.

Anggaran UPS bisa dialokasikan dalam APBD perubahan tahun 2014 setelah Alex Usman melakukan lobi ke sejumlah anggota DPRD DKI. Untuk meloloskan permintaan ini, Fahmi Zulfikar sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan meminta fee terkait pengadaan UPS. Kongkalikong ini berlanjut ke tangan Firmansyah yang saat itu menjabat Ketua Komisi E DPRD .

Anggaran UPS akhirnya berhasil lolos dan dimasukkan dalam APBD perubahan tahun 2014 pada tanggal 13 Agustus 2014 meski tidak pernah dibahas dalam rapat Komisi E dengan SKPD Pemprov DKI. Dalam kasus ini JPU juga juga memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Haji Lulung untuk membongkar kasus ini. (mdk/noe)