BKD DKI tidak tahu ada PNS mau gelar pesta narkoba jelang Ramadan
Merdeka.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika mengaku tidak mengetahui ada pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan pesta narkoba jelang bulan suci Ramadan. Bahkan, dia baru mengetahuinya dari pemberitaan di media.
Untuk diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendapatkan informasi jika sebelum Idul Fitri ada pesta penutupan yang dilakukan aparat Pemprov DKI. Informasi yang diterimanya, dalam pesta ini menggunakan narkotika.
"Saya baru denger, nanti akan saya klarifikasi kepada Pak Djarot," kata Agus kepada merdeka.com, Selasa (24/5).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa yang dikatakan Agus Rahardjo tentang Jokowi dan kasus Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Bagaimana Nagita memberikan klarifikasi? Nagita melalui akun Instagram resminya @raffinagita1717, mengunggah sebuah video singkat sepulangnya dari tanah suci.'Assalamualaikum. Alhamdulillah aku sama Raffi sudah di rumah lagi. Sudah beraktivitas seperti biasa lagi. Nah, di sini aku mau menanggapi sesuatu hal nih,' ungkapnya.
-
Bagaimana Nusron Wahid menanggapi pernyataan Agus Rahardjo? 'Yang namanya pengakuan sepihak itu butuh bukti, Pak Agus Raharjo yang kita hormati kita sangat hormat pada beliau, tapi yang namanya pengakuan itu kan enggak boleh sepihak,' kata Nusron kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (1/12).
-
Apa kritik Djarot untuk Jokowi? Menurut Djarot, meski tidak melanggar prosedur, tindakan Jokowi melanggar etika moral.
-
Bagaimana Sarwendah menyampaikan klarifikasi? 'Alhamdulillah tadi sudah menemui langsung wakil ketua pengadilan, dan disambut dengan baik,' lanjutnya. 'Beliau juga sangat apresiasi kami melakukan komunikasi dulu dengan pihak pengadilan bukannya langsung somasi, atau melaporkan hal ini ke KY, tapi sudah diserahkan semuanya ke Pengadilan,' pungkasnya
Namun, dia menegaskan, jika benar ada pegawai yang menggunakan barang haram tersebut maka mereka terancam akan mendapatkan sanksi berat. Bahkan, bila benar ada pesta narkoba maka pegawai yang terlibat akan dipecat.
"Kalau pengguna narkoba hukumannya bisa berat. Tapi kalau sengaja dan melakukan pesta sudah berencana dan kejahatan bisa sampai pemberhentian," tutup Agus.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melakukan test urine ke seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuannya untuk mengetahui adakah yang mengonsumsi narkotika dan barang-barang terlarang di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, test urine yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI. Sasarannya, 100.000 PNS dan karyawan.
"Paling tidak seratus ribu kita lakukan test urine di Pemprov. Pertama itu, Dinas Kebersihan dan Petugas Harian Lepas (PHL)nya. Kemudian petugas Penangangan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Jangan-jangan PHL dan PPSU kita jadi pengedar. Matilah kita," katanya saat menerima kunjungan BNNP DKI Jakarta di Balaikota DKI Jakarta, Senin (22/5).
Dia menambahkan, test urine akan dilakukan secara dadakan. Paling lambat, satu minggu sebelum dimulainya bulan suci Ramadan.
Mantan Wali Kota Blitar ini mengungkapkan, pemilihan waktu tersebut lantaran dugaan, sebelum bulan suci Ramadan, para PNS dan karyawan Pemprov DKI melakukan pesta narkoba maupun menyetok narkoba.
"Nah ini bentar lagi Ramadan, biasanya mereka itu kesempatan. Ada yang pake dululah mumpung belum bulan suci. Nah inikan bisa ketahuan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNNP DKI Jakarta, Brigadir Jenderal (Brigjen) Iwan Ibrahim mengaku siap untuk bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan test urine.
"Kita siap. Bisa kok. Kita bisa 1.000 orang sehari kita test urine," tutupnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku tidak tahu sejumlah ASN Pemprov dan penjabat (Pj) kepala daerah mengikuti konsolidasi DPD PDIP di Semarang.
Baca SelengkapnyaPenangkapan dilakukan di dalam room 9 JW Club & Karaoke, Kota Surabaya.
Baca SelengkapnyaSanksi tegas yang pantas bagi anggota Polri terlibat narkoba adalah dipecat
Baca SelengkapnyaPDIP menggelar konsolidasi kader di Hotel Padma Kota Semarang, Selasa (15/8) malam.
Baca SelengkapnyaDewi Perssik memberikan klarifikasi terkait video yang menunjukkan dirinya seolah-olah ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba.
Baca SelengkapnyaKecurangan tersebut disebut melibatkan mobilisasi kepala dan hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah satu pasangan calon.
Baca Selengkapnya