Follow
BKD Sebut Kadis Pariwisata Mundur Bukan Karena Polemik Anggaran Influencer Rp5 M
Merdeka.com - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi mengundurkan diri dari jabatannya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Khaidir mengatakan, surat pengunduran diri Edy diajukan pada 31 Oktober 2019.
"Benar mundur, per tanggal 31 Oktober 2019, disampaikan kepada gubernur melalui pak sekda," ujar Khaidir saat dikonfirmasi, Jumat (1/11).
Mundurnya Edy dari jabatannya tak berselang lama dengan polemik usulan anggaran dari Dinas Pariwisata yang membuat heboh. Tepatnya terkait usulan anggaran sebesar Rp5 miliar hanya untuk membayar 5 influencer pada tahun 2020.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Apa besaran gaji Pantarlih Pilkada 2024? Menurut regulasi tersebut, gaji Pantarlih Pilkada 2024 ditetapkan sebesar Rp 1.000.000 per bulan.
-
Siapa yang mengembalikan uang Rp40 miliar? 'Telah berhasil mengupayakan penyerahan kembali sejumlah uang sebesar USD 619.000 dari tersangka AQ, sehingga total penyerahan uang tersebut senilai USD 2.640.000 atau setara dengan Rp40 miliar,' tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).
-
Kenapa gaji PKD Pilkada 2024 meningkat? Jumlah ini mencerminkan penghargaan terhadap peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Panitia Pengawas Pemilu (PKD), dalam menjalankan tugasnya selama proses Pemilihan Umum 2024 di tingkat kelurahan/desa.
Kelima influencer itu akan diminta mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikutnya (followers)nya di media sosial. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, sudah dicoret anggaran tersebut.
Khaidir membantah alasan Edy mundur karena polemik tersebut. "Tidak mungkin sejauh itu soal influencer," katanya.
Khaidir menjelaskan alasan Edy mundur. Edy meminta menjadi staf biasa dari Disparbud.
"Dia hanya menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya dan jadi staf di anjungan dinas pariwisata," ucapnya.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Eko nantinya bakal disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebagaimana lokasi dan delik terjadi korupsinya.
Baca Selengkapnya
Para tersangka tidak ditahan karena umumnya merupakan wanita. Bahkan ada yang mempunyai bayi,
Baca Selengkapnya
Para pelaku mendapatkan bayaran mulai dari Rp5 juta hingga Rp41 juta dalam mempromosikan judi online.
Baca Selengkapnya
Gaji yang diterima sebagai Kepala Badan Otorita IKN terdiri dari gaji pokok dan beberapa tunjangan.
Baca Selengkapnya
Kasus pegawai pajark Rafael Alun Trisambodo membongkar bagaimana kehidupan seorang PNS. Tak disangka, PNS yang digaji dengan uang rakyat hidup penuh kemewahan.
Baca Selengkapnya
Dalam unggahan tersebut Erina memperlihatkan pemandangan di luar pesawat dari balik jendela berbentuk oval.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Yana Mulyana dan beberapa pejabat Pemkot Bandung serta dari pihak swasta divonis penjara pada Desember tahun lalu.
Baca Selengkapnya
Perubahan gaya hidup tersebut lantaran mendapatkan kucuran anggaran Pemilu sebesar Rp56 triliun.
Baca Selengkapnya
Plt. Ketua Idy Muzayyad PPP Bali menilai, pemecatan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang.
Baca Selengkapnya
Isu Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Indonesia Maju diembuskan oleh ekonom senior, Faisal Basri.
Baca Selengkapnya
Heru Budi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Pj Gubernur DKI pada 17 Oktober 2022.
Baca Selengkapnya
Jokowi ikut menyoroti kinerja Bea Cukai, usai banyak permasalahan viral di media sosial.
Baca Selengkapnya