Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cerita Sandi sempat pesimis DKI dapat opini WTP karena triliunan aset belum dipetakan

Cerita Sandi sempat pesimis DKI dapat opini WTP karena triliunan aset belum dipetakan Gedung Balai Kota DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, sempat tak percaya mengingat ada Rp 170 triliun aset yang belum dipetakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Sedikit cerita di belakang ini sekitar 2-3 minggu sebelumnya kita hampir pesimis. Karena total aset yang belum terpetakan sekitar Rp 170 triliun lebih. Saya dilaporkan, pak kelihatannya baru tahun depan bisa (WTP). Saya bilang tidak bisa, pokoknya harus," ujar Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Selasa (30/5).

Sandi lantas meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan laporan. Tak hanya itu, dia juga meminta BPK untuk memberikan tambahan waktu hingga aset yang belum dipetakan tersebut sampai pada angka di bawah Rp 200 miliar.

Orang lain juga bertanya?

"Alhamdulillah pada saat terakhir, sebelum saya berangkat (umrah) kemarin, angkanya sudah jauh di bawah angka materialitas. Di bawah angka Rp 200 miliar. Kita pahami juga ini akhirnya bisa mendapatkan predikat WTP," jelasnya.

Dia pun berterima kasih kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi beserta jajarannya yang memberikan masukan serta mengawal Pemprov hingga dapat meraih predikat WTP. Sandi berharap predikat WTP tersebut dapat mempermudah lapangan kerja.

"Dengan WTP kita berharap dapat menjalankan program-program dan penganggaran lebih baik ke depannya, khususnya bagaimana kita menciptakan lapangan kerja, bahan pangan untuk program-program pendidikan ke depan," kata Sandiaga.

Sebelumnya, setelah empat tahun berturut-turut Pemprov DKI meraih opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari BPK terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pada LKPD tahun anggaran 2017, DKI akhirnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK

Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.

Baca Selengkapnya
KPU Beri Waktu PSI Satu Hari Perbaiki Laporan Awal Dana Kampanye Rp180 Ribu
KPU Beri Waktu PSI Satu Hari Perbaiki Laporan Awal Dana Kampanye Rp180 Ribu

KPU memberikan waktu 1 hari kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye (LADK).

Baca Selengkapnya
Masa Kerja Satgas BLBI Diperpanjang, Total Aset yang Sudah Disita Capai Rp38,2 T Sejak 2021
Masa Kerja Satgas BLBI Diperpanjang, Total Aset yang Sudah Disita Capai Rp38,2 T Sejak 2021

""Sejak BLBI dibentuk pada tahun 2021 hingga saat ini, perolehan Satgas BLBI mencapai Rp38,2 triliun," kata Menko Hadi

Baca Selengkapnya
Kaesang soal Dana Kampanye PSI Hanya Rp180 Ribu: Salah Input, Nanti Dibenerin
Kaesang soal Dana Kampanye PSI Hanya Rp180 Ribu: Salah Input, Nanti Dibenerin

Kaesang telah memerintahkan untuk melakukan revisi agar dapat selesai sebelum Jumat pekan ini.

Baca Selengkapnya
Belum Optimal Tagih Utang Negara, Jokowi Perpanjang Masa Tugas Satgas BLBI
Belum Optimal Tagih Utang Negara, Jokowi Perpanjang Masa Tugas Satgas BLBI

Satgas BLBI baru mengumpulkan aset dan PNBP dari para obligor dan debitur sebesar Rp35,19 triliun.

Baca Selengkapnya
Belum Setor LHKPN, 53 Anggota DRPD Bali Terpilih Terancam Tak Dilantik
Belum Setor LHKPN, 53 Anggota DRPD Bali Terpilih Terancam Tak Dilantik

Dia mengingatkan batas akhir penyerahan laporan LHKPN bagi calon anggota DPRD terpilih pada minggu kedua.

Baca Selengkapnya
Capim KPK Setyo Budiyanto Jawab DPR soal Kasus BLBI: Selama Tidak Di-SP3, Wajib Diselesaikan
Capim KPK Setyo Budiyanto Jawab DPR soal Kasus BLBI: Selama Tidak Di-SP3, Wajib Diselesaikan

Menurutnya, seluruh kasus besar yang belum rampung sudah sepatutnya diselesaikan.

Baca Selengkapnya
BPK Dituding Minta Rp12 Miliar untuk Opini WTP Kementan, Ini Respons KPK
BPK Dituding Minta Rp12 Miliar untuk Opini WTP Kementan, Ini Respons KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami informasi yang disampaikan pada sidang perkara suap dan gratifikasi di Kementan itu.

Baca Selengkapnya