Demokrat Tak Mau Buru-Buru Interpelasi Anies Baswedan Karena IMB Reklamasi
Merdeka.com - Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso menyatakan, partainya tengah menelaah wacana hak interpelasi atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi. Menurutnya, sebaiknya wacana tersebut tidak dilakukan dengan terburu-buru.
"Kita belum bisa terburu-buru menyatakan kalau itu salah atau benar sebelum kita melihat produk dari Pergub (Peraturan Gubernur) itu," tutur Santoso saat dihubungi, Kamis (20/6).
Dia menegaskan, pihaknya pasti akan berbuat sesuai dengan undang-undang bila memang dirasa ada pelanggaran terkait penerbitan IMB.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Bagaimana cara DPRD DKI meminta izin penggunaan Wisma Atlet? Inggard mengatakan, Pemprov DKI seharusnya meminta pemerintah pusat agar memberikan izin menggunakan Wisma Atlet.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Namun, Partai Demokrat masih menunggu hasil penelaahan. Sebab, mereka tidak ingin melakukan interpelasi bila keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ternyata tidaklah salah.
"Karena kita enggak mau juga membuat interpelasi ternyata apa yang dilakukan gubernur bener gitu kan, buat apa buang-buang tenaga, sementara masih banyak pekerjaan lain yang masih bisa diselesaikan," dia mengakhiri.
Reporter: Ratu Annissa Suryasumirat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai Demokrat belum menentukan langkah politik usai merasa dikhianati mitra koalisi Partai NasDem dan bakal capres Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaAnies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
Baca SelengkapnyaSufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca SelengkapnyaMasa berlaku IMB sementara bagi warga Tanah Merah itu bakal berakhir pada 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaAnies menyebut IKN adalah produk hukum yang tak melewati proses yang baik.
Baca SelengkapnyaAHY mengingatkan jika waktu deklarasi mundur terus maka isu akan bermunculan.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrat merasa cuma dapat janji tanpa realisasi.
Baca SelengkapnyaPasangan Capres-Cawapres, Anies-Cak Imin (AMIN) mengkritisi pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, Demokrasi yang baik adalah adanya oposisi yang sehat.
Baca SelengkapnyaAnies menilai langkah pemerintah membangun IKN tidak tepat.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menilai target mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk akal.
Baca SelengkapnyaAHY mengaku saat ini sedang fokus bekerja sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN.
Baca Selengkapnya