Deretan program Jokowi yang telan dana Rp 42 triliun
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memaparkan rencana keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 pada rapat paripurna bersama DPRD DKI. Dalam pidatonya, pria yang akrab disapa Jokowi ini siap menggelontorkan dana Rp 42,48 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan Jokowi untuk belanja rutin seperti gaji PNS, dan pengeluaran pemerintah lain. Termasuk membiayai 20 program unggulan Jokowi.
Total, RAPBD tahun 2013 mencapai Rp 46,86 triliun atau meningkat 13,32 persen dibandingkan dengan Perubahan APBD 2012 sebesar Rp 41,35 triliun.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Dimana anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Pendapatan daerah tahun 2013 direncanakan sebesar Rp 41,55 triliun atau meningkat sebesar 23,48 persen dari Perubahan APBD Tahun 2012 sebesar Rp 33,65 Triliun.
"Rencana pendapatan daerah tersebut diharapkan berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 26,67 triliun, dana perimbangan sebesar Rp 9,27 triliun, dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 5,60 Triliun," kata Jokowi dalam pidatonya, Kamis (20/12).
Rencana Pendapatan Asli Daerah tersebut diharapkan diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp 21,92 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp 1,50 Triliun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.415,24 Miliar dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp 2,84 Triliun.
RAPBD yang diajukan Jokowi ini sudah diketuk palu oleh DPRD DKI Jakarta dan ditetapkan sebagai APBD tahun anggaran 2013. Dengan demikian, 20 program unggulan Jokowi yang ditetapkan sebagai rencana kerja Jokowi selama 2013.
Berikut deretan program Jokowi yang menelan dana Rp 42 triliun:
Atasi banjir di Jakarta
Jokowi menetapkan tiga program untuk mengatasi banjir di Jakarta. Untuk merealisasikannya, Jokowi mengambil anggaran dari APBD berupa penyelenggaraan program unggulan sebesar Rp 11,88 triliun.Saat berpidato di hadapan anggota dewan, penanggulangan banjir masuk dalam program prioritas Pemprov DKI. Di antaranya penyelesaian pembangunan Kanal Banjir Timur, yakni masalah pembebasan lahan yang masih berlarut-larut dan membuat saluran pengaman sejajar KBT.Berikutnya, Jokowi akan melakukan normalisasi sungai dan saluran drainase yang meliputi perkuatan tebing melalui pembangunan sheet pile, Inventarisasi dan pembebasan lahan terhadap bantaran Sungai di Kali Pesanggrahan, Kali Angke dan Kali Sunter, serta pembersihan pembersihan sampah serta pengerukan sungai dan saluran di lima wilayah kota.Program terakhir terkait penanggulangan banjir, Jokowi akan melakukan penataan pembangunan situ, waduk dan tanggul pengaman pantai. Program ini mencangkup pembangunan embung; pembebasan lahan dan pembangunan waduk; serta pembangunan tanggul pengaman di pantai utara Jakarta.
Atasi kemacetan Jakarta
Untuk mengatasi macet yang kerap terjadi di Jakarta, Jokowi menyiapkan sejumlah proyek yang terbagi dalam enam program utama. Pendanaan berasal dari belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp 29,97 triliun antara lain untuk pelaksanaan Program SKPD/UKPD sebesar Rp 18,09 triliun dan untuk penyelenggaraan Program Unggulan sebesar Rp 11,88 triliun.Di antara proyek unggulan itu adalah pembangunan fly over, under pass dan juga mass rapid transit (MRT). Pembangunan fly over dialokasikan untuk membangun FO Guntur – Cik Di Tiro, FO Kuningan Sisi Selatan, FO Mangga Dua.Untuk terowongan, pembangunan diarahkan di Jalan RA Kartini, Jalan Industri, Permata Hijau dan Jalan Cendrawasih – Jalan Sultan Iskandar Muda, serta inventarisasi dan pembebasan lahan untuk akses terowongan di Jalan Kembang Kereb, Jakarta Barat.Jokowi akan melakukan perluasan dan penambahan jaringan jalan dan missing link berupa pelebaran jalan arteri. Melakukan inventarisasi disertai pembebasan lahan untuk jalan tembus (Missing link), serta pembangunan Jalan Layang Kapten Tendean - Blok M - Ciledug.Selain optimalisasi jalan, peningkatan kapasitas transportasi ibu kota juga menjadi perhatian Jokowi. Yakni pembangunan Terminal Bus Pulogebang, yang terdiri atas pembebasan lahan untuk penyelesaian terminal serta Frontage Toll akses menuju terminal.Peningkatan Pengelolaan Busway, yang dilakukan antara lain pengadaan armada bus, pembangunan koridor baru, sterilisasi jalur dan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan pada koridor Busway.Selanjutnya mengutamakan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), berupa pembebasan lahan koridor, pelebaran jalan penunjang MRT, serta pelaksanaan pembangunan konstruksi MRT yang akan dilakukan oleh PT MRT Jakarta.Terakhir, Jokowi akan melakukan penataan trayek dan peremajaan angkutan umum. Di antaranya pengadaan bus sedang untuk peremajaan angkutan umum reguler.
Bidang kesehatan dan pendidikan
Untuk program kesehatan, Jokowi telah meluncurkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) kepada warga miskin ibu kota agar dapat berobat secara gratis. Dari dana itu pula, tersedia dana untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Jakarta.Jokowi akan menurunkan anggaran untuk penyediaan dana terhadap jaminan kesehatan masyarakat melalui Kartu Jakarta Sehat. Anggaran juga termasuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan, pembangunan baru RSUD di Jakarta Selatan, pengembangan RSUD Budhi Asih.Selain itu, Jokowi juga melakukan peningkatan pelayanan KB Gratis di Puskesmas, RSUD dan rumah sakit yang ditunjuk disertai pembangunan, rehabilitasi total, rehabilitasi berat dan perluasan puskesmas rawat inap.Di bidang pendidikan, Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan biaya personal siswa miskin melalui pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP). Anggaran juga ditujukan untuk bantuan operasional sekolah, biaya operasional buku.Termasuk merehabilitasi total gedung-gedung sekolah, penyelesaian pembangunan SMA Olahraga Ragunan, serta pembangunan sarana penunjang SMKN Terpadu.
Penataan kampung kumuh
Dari dana yang disiapkan sebesar Rp 29,97 triliun, Jokowi akan mengarahkan penggunaan anggaran tersebut untuk melakukan pembangunan rumah susun dan infrastrukturnya, antara lain pembangunan Rumah Susun Tambora, Rumah Susun Jatinegara serta pembangunan infrastruktur Rumah Susun Pulo Gebang, Jakarta Timur.Di samping itu, sesuai janjinya semasa kampanye, Jokowi akan menata kampung dan kantong kumuh di wilayah DKI Jakarta. Namun, pengerjaan dan pembangunan yang dilakukan tetap mengusung tema sesuai dengan karakteristik di masing-masing kampung. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Harapannya, kenaikan gaji itu bisa meningkatkan kesejahteraan anggota dan prajurit TNI-Polri.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan anggaran untuk keberlanjutan pembangunan IKN dan Makan Bergizi Gratis masuk dalam RAPBN 2025.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi belanja terbesar digunakan untuk belanja non kementerian/lembaga (KL) senilai Rp527,4 triliun.
Baca SelengkapnyaMenteri Anas menginginkan agar kinerja PNS dalam mengurusi birokrasi harus berdampak langsung kepada rakyat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi berpidato di sidang paripurna DPR di Kompleks Parlement Senayan, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi-Maruf telah memasukkan anggaran program Makan Bergizi Gratis dalam RAPBN 2025.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 52 triliun untuk membayar gaji seluruh PNS, TNI/Polri hingga pensiunan di tahun depan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi tidak menyinggung rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025 dalam pidato nota keuangan.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca SelengkapnyaBesaran angka itu setara dengan 20 persen dsri postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Baca Selengkapnya"Bukan semuanya diberikan 228 juta, kalau ibu-ibu Muslimat NU kan sudah sejahtera," kata Jokowi
Baca Selengkapnya