Dicecar KLH soal amdal dan material pulau C-D, PT KNI kelabakan

Merdeka.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) kembali mendatangi reklamasi pulau C dan D, milik PT Kapuk Naga Indah. Pada kunjungan ini, turut hadir Manager Lingkungan PT Kapuk Naga Indah, Kosasih.

Kosasih tampak kebingungan saat ditanya Dirjen Gakum KLH, Rasio Rido Saniasal, material pengurukan di Pulau C dan Pulau D. Kosasih hanya menyebutkan material yang digunakannya berasal dari Kabupaten Serang.

"Dari daerah Serang, di Lontar juga, di wilayah perairan Pak yang jelas bukan dari pulau. Ada beberapa lokasi," kata Kosasih di Pulau C dan Pulau D, Jakarta Utara, Rabu (9/5).

Kosasih menjelaskan, semua sumber bahan urukan berasal dari qurry. Qurry tersebut, kata dia, telah memiliki izin pertambangan daerah golongan C yang diterbitkan oleh kabupaten maupun Provinsi Banten. Sehingga, menurut Kosasih, tidak ada pelanggaran dari segi asal material pasir.

"Kami memang mensyaratkan adanya Amdal sebelum pembelian pasir urukan. Wajib memiliki amdal. Biasanya kalau mereka punya itu pasti diterbitkan oleh pemerintah setempat," tutur Kosasih.

Saat disinggung soal ketersediaan air bersih di pulau reklamasi nantinya, dia mengatakan akan menggunakan teknologi Reverse Osmosis.

"Pakai Reverse Osmosis dari air laut. Jadi air laut nanti disanitasi. Karena harusnya seperti itu. Itu salah satu alternatif," ujar dia.

Terkait kajian amdal reklamasi, lagi-lagi Kosasih terlihat bingung. Dia mengaku amdal yang dipegang pihak Kapuk Naga Indah adalah amdal reklamasi.

"Amdal ini baru amdal reklamasi Pak, belum amdal pembangunan di atas lahan yang direklamasi. Jadi pemberlakuan amdalnya, deskripsi kegiatan yang biasanya dimasukkan dalam rencana tata ruang belum kunjung tuntas. Apa yang harus disosialisasikan ke masyarakat kalau deskripsinya belum bisa kita kemukakan. Itu salah satu hambatannya," jelas Kosasih.

Padahal yang dimaksud amdal oleh KLHK bukan hanya persoalan reklamasi semata tetapi terkait peruntukan reklamasi tersebut. Karenanya Dirjen Planologi dan Tata Ruang KLHK, San Afri Awang meminta pengkajian kembali terhadap amdal yang telah dibuat.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan investigasi terkait asal muasal material pasir yang digunakan untuk pengurukan.

"Persoalan lainnya nanti kita akan kaji juga darimana sumbernya. Sehingga kita tahu ada impact enggak di daerah situ ke masyarakat. Sebagian besar amdalnya dari perusahaan itu dari Pulau Tunda (Serang Banten). Sebagian dari dialog kita itu Pak, sebagian besar mengatakan dari Pulau Tunda, tapi enggak tahu Pulau Tunda yang mana," ungkap San Afri.