Dinilai tak tegas, Wahyu dicopot dari kursi Wali Kota Jakarta Utara
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan Pemprov DKI. Wahyu Haryadi dicopot dari jabatannya sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Kini Wahyu didapuk sebagai Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
Djarot menilai kinerja Wahyu sudah baik. Namun di mata Djarot, baik saja tidak cukup. "Bukan karena Wahyu tidak baik ya. Wahyu itu baik," ucap Djarot di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).
Politisi PDIP ini menginginkan seorang wali kota yang bisa bersikap tegas. "Dia (Wahyu) terlalu baik makanya kita cari orang yang bukan hanya baik ya, tapi tegas untuk menjaga wilayahnya," ucapnya.
-
Apa kritik Djarot untuk Jokowi? Menurut Djarot, meski tidak melanggar prosedur, tindakan Jokowi melanggar etika moral.
-
Bagaimana Wali Kota menanggapi mutasi Camat? Saat dikonfirmasi, Hevearita membantah kalau mutasi Ade Bhakti disebabkan oleh konten yang berisi sindiran terkait lomba nasi goreng.
-
Siapa yang direkomendasikan oleh DPP PDIP sebagai calon wakil wali kota? Putri politisi senior PDIP Aria Bima, Sukma Putri Maharani, mengaku legowo dan menerima keputusan DPP PDIP yang merekomendasikan Bambang Nugroho (Bambang Gage) sebagai bakal calon wakil wali kota mendampingi Teguh Prakosa di Pilkada Solo di Pilkada Solo 2024.
-
Apa yang dikritik petugas damkar kepada Wakil Wali Kota Depok? 'Pak, ini lembaga masyarakat dan uang dari masyarakat ya, pak. Apa gunanya undang-undang transparansi anggaran, pak. Harus terbuka, dong untuk masyarakat. Uang masyarakat, pak,'
-
Mengapa Wakapolda Banten dimutasi? Serah terima jabatan juga merupakan bagian dari proses pembinaan sumber daya manusia, dalam rangka regenerasi yang dilakukan berdasarkan penilaian dan evaluasi dengan mempertimbangkan aspek profesionalitas, komitmen dan integritas.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
Kursi Wali Kota Jakarta Utara yang ditinggalkan Wahyu diisi oleh Kepala BPBD Husein Murad. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Irmansyah naik pangkat menjadi Bupati Kepulauan Seribu menggantikan Budi Utomo yang turun jabatan menjadi Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah. SedangkanWakil Wali Kota Jakarta Utara Yani Wahyudidapuk menjadi Kepala Satpol PP.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kader Demokrat mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengaku kecewa dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaSuharasono merasa DPRD Solo tidak punya kewenangan menyetujui mundurnya seorang wali kota
Baca SelengkapnyaMenurutnya, jika nantinya usulan tersebut dilaksanakan akan berpotensi untuk mencederai cita cita reformasi dan bertentangan dengan sistem demokrasi.
Baca SelengkapnyaMenurut Arsjad semua orang bebas dalam menyuarakan untuk mendukung siapa saja dengan cara yang berbeda-beda, termasuk Ahok.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP DPRD Kota Solo mengusulkan agar Wali Kota Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya karena sering cuti untuk kampanye.
Baca SelengkapnyaUsulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun menyinggung pertemuan Presiden Jokowi dengan para Pj Gubernur Bali sebelum pencopotan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaKeppres tersebut telah ditandatangani Kementerian Sekretariat Negara Deputi Bidang Administrasi Aparatur Nanik Purwanti.
Baca SelengkapnyaPDIP meminta para relawan untuk tidak menghujat dan mencaci maki lawan politik Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya mempersilakan Wali Kota Medan, Bobby Nasution untuk mundur
Baca SelengkapnyaHasto ingatkan orang-orang yang telah diberi karpet merah sampai mengantarkan ke kursi kekuasaan untuk tetap beretika.
Baca Selengkapnya