Djarot dukung Menteri Susi moratorium reklamasi
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memilih sudut pandang yang berbeda dengan pasangannya Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama terkait reklamasi. Dia mendukung rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk moratorium reklamasi di seluruh Indonesia.
"Ya sudah ikut saja," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/4).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, perbedaan pendapat ini seharusnya diselesaikan dengan duduk bersama. Mengingat permasalahan reklamasi di kawasan teluk Jakarta sudah jauh subtansi masalah.
-
Apa permintaan Ganjar-Mahfud di sidang sengketa? 'Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut satu, dan H. Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut tiga di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia, selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024,' kata Todung.
-
Siapa saja yang hadir dalam diskusi? Hadir dalam diskusi ini, dari pakar hukum, politik, hak asasi manusia, pegiat anti-korupsi, akademisi, dan aktivis.
-
Bagaimana cara penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan? Umumnya dan termasuk Indonesia, dalam menyelesaikan sengketa pemilu dibagi menjadi dua terminologi. Pertama adalah penyelesaian sengketa pemilu selama proses pemilu itu sendiri. Kedua adalah penyelesaian sengketa hasil pemilu. Nantinya pemerintah akan membagi peran kedua terminologi pada instansi yang berbeda.
-
Apa yang ingin diputuskan secara adil? Apabila permohonan perceraian ini diterima, Ryan juga berhak untuk meminta hak asuh anak. Hak asuh anak seharusnya diberikan secara adil karena keduanya memiliki hak yang sama,
-
Kenapa dua pria bertengkar di hajatan? Rupanya, keduanya berselisih lantaran tak sengaja bersenggolan saat acara tengah berlangsung. Terungkap, keduanya ternyata berada di bawah pengaruh alkohol. 'Perselisihan tersebut dikarenakan bersenggolan antara kedua belah pihak yang sedang dalam kondisi dipengaruhi oleh minuman keras,' demikian dikutip dari keterangan video.
-
Mengapa perselisihan hasil pemilu harus diselesaikan? Penyelesaian perselisihan pemilu menjadi penting untuk memastikan keabsahan dan kelegitan hasil pemilihan, serta untuk mendukung kepercayaan publik terhadap sistem demokratis.
"Kita harus kaji bersama. Duduk barenglah, antara pemerintah pusat dan daerah. Kenapa perlu duduk bersama? Karena ini Ibu Kota Negara, yang mereka pasti akan terlibat dan memikirkan berbagai macam dampak itu," terangnya.
Banyaknya perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah terkait regulasi yang digunakan, maka perlu kajian lebih lanjut. Harapannya tumpah tindih aturan yang terjadi dapat diselaraskan.
"Kan banyak aturan yang mengatur reklamasi yang tumpah tindih. Kan banyak nih ada Perpres dan Keppres. Mari kita sesuaikan itu dulu," tuturnya.
Selama dalam penyelesaian itu belum mencapai titik temu, Djarot menilai, maka moratorium reklamasi di utara Jakarta cukup memungkinkan. Setelah semua aturan jelas dan permasalahan hukum yang saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai, maka reklamasi bisa dilanjutkan.
"Kalau menurut saya begitu. Ini kan sekarang ada persoalan seperti itu. Ini kalau mau setop dulu lah," tutupnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cawagub Jakarta Suswono mengatakan, konflik agraria terkait pembangunan di Jakarta muncul karena aspek keadilan diabaikan.
Baca SelengkapnyaDalam forum GTRA tersebut dibahas beberapa permasalahan pertanahan yang dialami rakyat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan bahwa Surya Paloh merupakan ketua umum partai yang lebih memikirkan bangsa.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil menyindir penggusuran di Jakarta yang terjadi di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Baca SelengkapnyaHeru bilang, kebijakan ihwal tarif sewa antara Sarana Jaya dan pedagang merupakan proses business to business (B2B).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ungkap penyebab konflik di Pulau Rempang
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Harris Turino menuntut, penyelesaian pemerintah atas konflik di Pulau Rempang
Baca SelengkapnyaGanjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca SelengkapnyaIndonesia dan Malaysia akan terus berkomitmen untuk saling memperkuat hubungan kedua negara.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca Selengkapnya