Djarot minta tunjangan untuk anggota DPRD rajin dan malas dibedakan

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan setuju atas kenaikan tunjangan untuk anggota dewan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bersama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), telah menggelar rapat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Senin (10/7) kemarin, terkait PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Djarot menyebutkan jika tunjangan yang lebih besar sebaiknya diberikan kepada anggota dewan yang kinerjanya lebih baik dari anggota dewan lainnya.

"Kalau saya tidak apa-apa, malah saya berpikir tunjangan DPRD harusnya disesuaikan seperti sistem yang kita gunakan," jelas Djarot saat ditemu di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Menurut Djarot, tunjangan untuk anggota dewan harus disesuaikan dengan kinerja. Jika ada anggota dewan yang kinerjanya bagus, maka yang bersangkutan idealnya mendapatkan pendapatan yang lebih besar dibanding mereka yang kerjanya biasa-biasa saja atau bahkan malas-malasan.

"Artinya apa? anggota dewan yang rajin berhak mendapatkan tunjangan lebih besar dibandingkan mereka yang tidak rajin. Ada Tunjangan Kinerja Dewan (TKD). Ya dirumuskanlah di situ, sehingga fair," jelas Djarot.

Politikus PDIP ini menyampaikan pengalamannya sewaktu dirinya menjadi wakil rakyat sebagai anggota DPR RI. Menurut Djarot anggota yang rajin melayani keluhan warga dan yang tidak rajin, besarannya sama.

"Akhirnya karena ada kejadian seperti itu. yang rajin jadi ikut-ikut. Ah sama-sama aja. Saya harapkan, makanya anggota dewan itu nawaitunya apa. Niatnya apa. Niatnya kan bukan untuk memperkaya diri, tapi membantu masyarakat untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat dari sisi legislasi," terang Djarot.

Diketahui sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, tunjungan untuk pimpinan dan anggota DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota akan naik pada bulan Juli 2017. Hal ini sudah tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Setelah 12 tahun enggak ada kenaikan. Pak Jokowi sudah setuju karena ini pertumbuhan (ekonomi) sudah cukup bagus," kata Tjahjo usai Rapimnas dan Workshop ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (20/6).

Menurut Tjahjo, terkait berapa alokasi anggaran akan disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Kerena setiap daerah tidak bisa disamaratakan.

"Alokasi anggarannya berapa menyesuaikan dengan kemampuan daerah, karena masing-masing daerah berbeda. Beda-beda tergantung kemampuan TKD-nya berapa," jelasnya.