DPRD DKI akan Minta Klarifikasi Sarana Jaya Buntut Kasus Pengadaan Lahan

Merdeka.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz mengatakan pihaknya akan meminta klarifikasi kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk melihat proses administrasi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Langkah ini diambil setelah Direktur Utama nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan terjerat dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan lahan tersebut.

"Paling efektif caranya adalah memanggil Sarana Jaya. Kita mungkin cuma bisa investigasi dari sisi administrasi, karena kalau investigasi masalah korupsi itu kasus hukum, urusan KPK dan kepolisian lah. Kalau kami lebih ke arah urusan administrasi. Secara administrasi benar tidak apa yang mereka jalankan dengan aturan dan kaidah yang berlaku," ucap Aziz saat dikonfirmasi, Kamis (11/3).

Sebagai mitra kerja BUMD, politikus PKS itu mengaku tidak bisa ikut campur atas kasus yang sedang ditangani KPK saat ini. Hanya saja, sebagai upaya preventif, Komisi B akan selalu mengingatkan BUMD menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam menggunakan satu anggaran untuk mengerjakan satu proyek.

"Di seluruh BUMD. Kami akan berikan catatan lain, kali harus berhati-hati dan sebagainya," tuturnya.

Yoory diduga melakukan penggelembungan harga atas pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019 lalu.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kemudian mengambil langkah dengan menonaktifkan jabatan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan.

Pelaksana tugas Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Riyadi menyampaikan jabatan Yoory nonaktif berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menon-aktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," terang Riyadi, Senin (8/3).

Untuk itu, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lama 3 bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang.

Yoory C Pinontoan telah menjabat sebagai Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak 2016 setelah sebelumnya menjadi Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan meniti karir sejak tahun 1991.