DPRD DKI Alihkan Anggaran Kunker Hingga Reses Rp256 M buat Tangani Covid-19

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengalihkan sejumlah anggaran kegiatan tahun 2020 untuk penanganan Covid-19. Keputusan ini diambil dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab).

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, efisiensi anggaran dilakukan pada semua kegiatan kunjungan kerja alat kelengkapan dewan (AKD), Sosialisasi Perda, dan Reses. Nilai realokasi yang disepakati sebesar Rp256,5 miliar.

"Karena kita ikut prihatin, dan ini bentuk support kita dalam penanganan wabah Covid-19 ini. Karena itu semua kegiatan AKD kita nol-kan," ujar Prasetyo, Senin (27/4).

Para pimpinan fraksi dan komisi di DPRD DKI Jakarta turut menyepakati efisiensi untuk realokasi anggaran pada kegiatan reses, pembahasan Bapemperda, pembahasan Banggar, pembahasan Pansus, pembahasan Bamus, pembahasan Badan Kehormatan, kunjungan kerja Komisi, kunjungan kerja sister city, dan penyelenggaraan kegiatan pimpinan.

Politikus PDIP itu menyampaikan, realokasi tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen DPRD DKI Jakarta dalam mendukung penanganan dan pemulihan atas dampak pandemi Covid-19. Disaat yang sama DPRD DKI Jakarta juga memutuskan untuk menghentikan sejumlah kegiatan, sehingga pengalihan anggaran diharapkan lebih produktif dan bermanfaat bagi warga yang membutuhkan.

"Apalagi perekonomian warga Jakarta yang terimbas Covid-19 ini semakin menurun. Kita sebagai wakil rakyat sudah harus berperan. Karena itu saya meminta pengalihan alokasi anggaran yang ada di Komisi A, B, C, D, E itu dialihkan buat penanganan Covid-19," ungkapnya.

Ia berharap, jajaran eksekutif sebagai eksekutor dari realokasi anggaran kegiatan DPRD DKI dapat memastikan bahwa distribusi bantuan sosial dilakukan tepat sasaran, dan peristiwa kesalahan pemberian pada warga yang tak berhak kembali terulang.

"Karena kemarin ada anggota DPRD yang dapat bantuan, itu tidak boleh. Data (penerima) harus disisir lagi," tandasnya.

Prasetio juga mengimbau agar para anggota dewan dapat ikut serta dalam pengawas pendistribusian bantuan di masyarakat.

"Jangan sampai salah sasaran. Seperti kemarin kita menemukan data kalau ada anggota dewan yang dapat bantuan. Itu enggak boleh, data harus disisir lagi," jelasnya.

Sementara itu, jumlah pasien positif virus Corona atau Covid-19 di Jakarta terus mengalami kenaikan. Saat ini jumlah tersebut mencapai 3.832 kasus dan data tersebut berdasarkan website corona.jakarta.go.id yang diakses Liputan6.com pukul 12.05 WIB, Senin (27/4).

Dalam website tersebut juga dituliskan jumlah pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 338 orang, meninggal 375 orang, yang masih mendapatkan perawatan 1.950 orang dan isolasi mandiri ada 1.169 orang.