DPRD DKI Nilai Program Penanggulangan Banjir Bagian Pemulihan Ekonomi

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani setuju jika pinjaman yang diberikan Kementerian Keuangan terhadap Pemerintah Provinsi DKI melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero untuk penanggulangan banjir. Hanya saja patut diperhitungkan porsinya agar penopang sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi tercukupi.

Politikus PAN itu menjelaskan alasannya sepakat pinjaman untuk penanggulangan banjir mengingat kondisi APBD DKI tahun ini tidak mencukupi untuk mengerjakan sejumlah proyek, terlebih di saat Covid-19 di DKI belum mereda.

"Terkait pendanaan tersebut untuk banjir saya selaku legislatif menanyakan berapa porsinya dari total pinjaman yang diberikan dari pemerintah pusat dan juga kalau memang untuk baniir itu sebenarnya dari pandangan saya itu sebenarnya saya sepakat karena kita tahu APBD itu tinggal setengah," kata Zita kepada merdeka.com, Selasa (28/7).

Zita menuturkan penanganan banjir saat ini perlu dikerjakan secepatnya karena sudah mendekati musim hujan. Dan saban tahun, imbuhnya, permasalahan laten ibu kota adalah banjir.

Ia juga berpandangan penanggulangan banjir secara tidak langsung akan berdampak terhadap kesehatan dan ekonomi. Sehingga wajar menurutnya Pemprov akan menggunakan pinjaman tersebut untuk bergerak menyiapkan sarana dan pra sarana sebagai antisipasi banjir.

"Sebenarnya warga kita kena banjir itu pun ada dampaknya terhadap ekonomi, mereka harus mengeluarkan uang lagi untuk bertahan hidup untuk mengganti rumahnya yang rusak dan juga biaya kesehatan jadi tentu ada dampak tapi tidak secara langsung," ucapnya.

Dikonfirmasi secara terpisah pada Senin (27/8) Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan belum ada keputusan nilai yang akan dialokasikan untuk penanganan banjir dari pinjaman Rp 12,5 triliun. Penggunaan bajet pinjaman akan dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Nanti akan disusun bersama-sama. Program programnya disusun bersama bersama SKPD terkait," ujar Riza seusai menyampaikan tanggapan dari pertanyaan dan saran dari fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD atas penggunaan APBD 2019.

Ia menuturkan, kegiatan untuk penanganan banjir yang sedianya program yang telah direncanakan, namun terkendala karena kontraksi APBD 50 persen. Aktivitas penanganan banjir yang dimaksud adalah pembangunan sodetan Ciliwung, waduk, situ, embung, drainase vertikal, biopori, penanganan terhadap pompa-pompa yang akan digunakan saat memasuki musim penghujan.

Adanya pinjaman dari Kementerian Keuangan, Riza mengatakan rencana program DKI khususnya penanganan banjir dapat dilanjutkan kembali.

"Jadi program-program yang sudah direncanakan itu akan kami lanjutkan," tuturnya.

Sebelumnya, di hari yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken surat perjanjian kerjasama pinjaman pemulihan nasional dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero. Pada perjanjian pinjaman ini, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pinjaman sebesar Rp 12,5 triliun.

Anies merinci pinjaman tersebut akan dialokasikan untuk beberapa sektor; pengendalian banjir, peningkatan layanan air minum, pengelolaan sampah, peningkatan infrastruktur transportasi, peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan, dan olahraga.

"Jadi, Jakarta memiliki porsi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia karena itu bila kita bisa mempercepat pemulihan di Jakarta akan berdampak nasional," ujar Anies di kantor Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi atau pencairan pinjaman untuk Pemprov DKI akan dilakukan sebanyak dua tahap. Tahap pertama, pencairan akan dilakukan pada 2020 dengan nilai pinjaman Rp 4,5 triliun, dan untuk tahap kedua sebesar Rp 8 triliun.

"Untuk pemerintah Provinsi DKI usulan pinjamannya Rp 4,5 triliun adalah untuk tahun 2020 ini yang kita sampaikan hari ini dan Rp 8 triliun untuk tahun depan," ujar Sri.

Untuk pencairan tahap kedua, Sri mengatakan pihaknya masih dalam tahap penyelesaian rancangan APBN 2021.

Pinjaman juga diajukan oleh Pemerintah Provinsi jawa Barat. Dihadiri langsung oleh Gubernur Ridwan Kamil, Jawa Barat mengusulkan pinjaman untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 4 triliun. Sedangkan Pemerintah Provinsi Banten juga mengajukan pinjaman sebesar Rp 1,9 triliun.

"Provinsi Jawa Barat Rp 4 triliun dan provinsi Banten Rp 1,9 triliun," rinci Sri. (mdk/fik)