DPRD DKI Panggil Transjakarta Terkait Kecelakaan yang Hancurkan Pospol di PGC
Merdeka.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta menjadwalkan pemanggilan terhadap manajemen TransJakarta terkait kecelakaan yang kembali menimpa armada transportasi publik Ibu Kota itu di dekat Pusat Grosir Cililitan (PGC) pada Kamis (2/12).
"Kami sudah agendakan jadi Senin siang kami akan panggil TransJakarta untuk menjelaskan," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz di Jakarta, Jumat (3/12).
Selain TransJakarta, DPRD DKI juga akan memanggil Dinas Perhubungan DKI dan Badan Pembina BUMD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Bagaimana Pemprov DKI atasi macet Jakarta? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk macet? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
-
Mengapa Dishub Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
Wakil Rakyat yang berkantor di Jalan Kebon Sirih itu meminta manajemen BUMD DKI bidang jasa transportasi tersebut untuk memperbaiki sistem internal.
Bahkan, perbaikan tersebut juga menjadi salah satu rekomendasi anggota dewan saat pertemuan terakhir ketika ada kecelakaan di Cawang, Jakarta Timur, yang menewaskan dua orang, yakni sopir dan penumpang TransJakarta pada Oktober 2021.
Selain perbaikan, anggota dewan juga sebelumnya meminta agar manajemen menyediakan klinik di setiap depo TransJakarta.
"Kemudian itu juga ada dirut baru di sana, kami juga ingin dirut baru ini 'aware'-lah untuk masalah ini, karena ini menyangkut nyawa manusia," katanya.
Ia tidak ingin kecelakaan yang kembali terjadi tersebut menimbulkan persepsi buruk terhadap TransJakarta.
"Kami tidak ingin kejadian seperti ini membuat publik menilai bahwa angkutan umum ini tidak aman, kemudian juga angkutan publik ini seolah-olah pengendaranya ini ugal-ugalan, tidak ingin ada 'image' itu, jadi harus diperbaiki," katanya.
Kecelakaan armada TransJakarta itu merupakan kecelakaan keempat kalinya dalam 40 hari terakhir.
Kecelakaan paling parah terjadi di Cawang, Jakarta Timur, yang menewaskan dua orang, kemudian di Gandaria, Senen dan terakhir di PGC.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mengimbau perusahaan angkutan untuk memastikan betul kendaraan dalam kondisi layak.
Baca SelengkapnyaSalah satu warga juga mengeluh banyak anggota DPR yang tidak hadir untuk mendengar keluhan warga Parung Panjang.
Baca SelengkapnyaKabel Menjuntai Bikin Pemotor Celaka, Heru Perintahkan Operator Segera Rapikan
Baca SelengkapnyaKadis Disnaker heran mobil tersebut bisa berasap tebal padahal seharusnya rutin perawatan.
Baca SelengkapnyaPersoalan kabel semerawut masih menjadi PR bagi Pemprov DKI Jakarta. Tidak sedikit warga menjadi korban akibat buruknya tata utilitas tersebut.
Baca SelengkapnyaKritik ini muncul setelah Nabilah menerima banyak keluhan warga di daerah pemilihannya di Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaHal ini menjadi salah satu upaya Pemprov DKI agar jalur TransJakarta tetap steril dari kendaraan selain bus TransJakarta.
Baca SelengkapnyaKota berorientasi transit, juga dapat mendorong penggunaan transportasi publik oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca SelengkapnyaBuntut pengakuannya, pegawai dan sejumlah rekannya dipanggil atasannya.
Baca SelengkapnyaPerlu ada perbaikan agar mobil-mobil dinas tidak ikut memperparah kualitas udara.
Baca SelengkapnyaTak hanya itu, ia juga menduga adanya unsur bisnis di balik kewajiban PNS pakai kendaraan listrik.
Baca Selengkapnya