DPRD DKI Sebut Pembebasan Lahan di Ciliwung Terkendala Surat Tanah Warga

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memasukkan pembebasan lahan dan perbaikan waduk sebagai isu prioritas daerah hingga 2022. Kendati demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaan pembebasan lahan.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan bahwa Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Yusmada Faizal menyampaikan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembebasan lahan, khususnya di bantaran Sungai Ciliwung.

"Memang anggaran PEN yang dipinjamkan untuk kita ini tidak bisa terealisasi maksimal untuk berbicara normalisasi Ciliwung," ucap Ida kepada merdeka.com, Selasa (7/9).

Kendala utama yang dihadapi Dinas SDA dalam kegiatan pembebasan lahan adalah masalah surat-surat yang dimiliki warga. Tidak dijelaskan detil maksud dari surat warga yang kemudian menjadi kendala.

"Untuk sementara, kemarin itu belum bisa terealisasi dikarenakan terkait dengan surat-surat tanahnya. Ini yang memang masih menjadi kendala," kata Ida.

Namun demikian, kata Ida, kendala pembebasan lahan tidak berhenti hanya karena kendala dokumen surat warga. Politikus PDIP itu berujar, Dinas SDA sudah melakukan pembayaran atas pembebasan lahan di satu lokasi.

Pembayaran tersebut, kata Ida, menggunakan dana PEN tahap pertama tahun 2021. "Kemarin sudah 50 sekian persen kalau ada satu lagi dibayarin," tandasnya.

Sementara, Dinas SDA hingga saat ini belum merespons mengenai kelanjutan pembebasan lahan terkait proyek pengendalian banjir yang menjadi prioritas Anies.

Begitu pula Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri, belum menanggapi perihal nilai pencairan dana pinjaman PEN untuk pelaksanaan pembebasan lahan.

Sebelumnya Edi pernah menyampaikan, target pencairan dana PEN 2021 tahap pertama yaitu April. "Dana PEN 2021 masih dalan proses administrasi sebagai persyaratan pengajuan pencairan, direncanakan pencairan tahap 1 di bulan April 2021," ujar Edi, Selasa (23/3).

Sementara terkait isu pengendalian banjir menjadi isu prioritas tertuang dalam lampiran Instruksi Gubernur (Ingub) bernomor 49 Tahun 2021.

Pada lampiran itu, terinci ada 8 waduk yang ditargetkan selesai pada periode 2021.

1. Waduk Brigif, Agustus 20212. Waduk Lebak Bulus, Agustus 20213. Waduk Pondok Ranggon, Agustus 20214. Embung Kebagusan, Agustus 20215. Waduk Marunda, Oktober 20216. Embung Wirajasa, Oktober 20217. Waduk Cimanggis, Oktober 20218. Waduk Kamal, Oktober 2021

Pada periode 2021 pula, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menargetkan pembebasan 7 wilayah lahan untuk normalisasi sungai;

1. Kali Ciliwung SPM 2020 Agustus 20212. Kali Ciliwung Kel. Cawang, Kelurahan Rawajati (Prioritas KemenPUPR), Oktober 20213. Kali Ciliwung Kelurahan Gedong (saringan sampah), Oktober 20214. Kali Sunter Cipinang Melayu, Kelurahan Pondok Bambu, Cipinang Muara, dan JI. Ganceng, Oktober 20215. Kali Angke Kelurahan Duri Kosambi, Rawa Buaya, Kedoya Utara, dan Kembangan Utara, Agustus 20216. Kali Jatikramat Kelurahan Pondok Kelapa, Oktober 20217. Kali Pesanggrahan Kelurahan Pondok Pinang, Oktober 2021

Anies juga menginstruksikan dimulainya konstruksi pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk pengendalian banjir dengan mengoperasionalkan 9 polder pada Agustus 2021; polder Kelapa Gading, Pulo Mas, sub polder Marunda, Tipala Adyaksa, Muara Angke, Teluk Gong, Mangga Dua, Green Garden, Kamal.

Kemudian, selain operasional polder, dana PEN juga dimanfaatkan untuk melakukan naturalisasi terhadap 4 waduk pada Oktober 2022; waduk Brigif, Lebak Bulus, Pondok Ranggon, dan Wirajasa.

Selanjutnya, penanganan banjir yang menjadi prioritas pada 2021 yaitu pembangunan sumur resapan.

"Pembangunan drainase vertikal/sumur resapan dengan skema PEN tahun 2021 terserap 100 persen," tulis Anies dalam instruksinya.

"Dimulainya konstruksi sodetan Ciliwung sesuai Jadwal PUPR Agustus 2021 dan terselesaikannya revitalisasi waduk Setiabudi Barat, Oktober 2021."