Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD: Jakarta Sulit Terapkan Lockdown

DPRD: Jakarta Sulit Terapkan Lockdown Gedung DPRD DKI . ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai penguncian wilayah secara total, lockdown, merupakan pilihan sulit jika diterapkan di ibu kota. Ia menyarankan agar Jakarta menerapkan PSBB ketat.

"Saya sudah sarankan PSBB diperketat, lockdown sulit," ucap Mujiyono, Selasa (29/6)

Politikus Demokrat itu menjelaskan alasan Jakarta sulit menerapkan lockdown karena keuangan belum mampu menopang kebutuhan warga. Bahkan, imbuhnya, pendapatan untuk APBD DKI 2021 baru masuk 18 persen. Angka ini terbilang sangat kurang jika akan diterapkan lockdown.

"APBD yang masuk baru 18 persen, sakit kepala kan. Ini pilihan sulit," pungkasnya.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengaku telah mendengar wacana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Presiden Jokowi disebut akan menerapkan PPKM darurat mulai Rabu (30/6) karena kasus Covid-19 tidak kunjung menurun.

Politikus yang akrab disapa Cak Imin ini mendukung wacana tersebut. Kebijakan itu patut segera diimplementasikan karena penyebaran Covid-19 semakin sulit dikendalikan.

"Saya dengar juga kabar itu (PPKM Darurat). Kebijakan ini patut diambil melihat kasus Covid-19 di Indonesia yang terus naik," ujarnya, Selasa (29/6).

Cak Imin mendukung wacana PPKM darurat karena PPKM Mikro yang dijalankan sejak Februari 2021 tidak menahan laju penyebaran Covid-19.

"Saya ingatkan ancaman Covid saat ini semakin serius. Bahkan sudah menjangkiti anak-anak," katanya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun

APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.

Baca Selengkapnya
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun

Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Baca Selengkapnya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Baca Selengkapnya
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas

Taryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.

Baca Selengkapnya
Dishub Sebut ASN WFH pada KTT ASEAN Hanya Kurangi 1,69 Kemacetan Jakarta
Dishub Sebut ASN WFH pada KTT ASEAN Hanya Kurangi 1,69 Kemacetan Jakarta

ASN WFH selama KTT ASEAN tidak terlalu mengurangi volume kemacetan di Ibu Kota.

Baca Selengkapnya
Anies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total
Anies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total

Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Minta Penjelasan Pemprov soal Jakarta Butuh Rp600 T Jadi Kota Global: Gap Anggaran Jauh
DPRD DKI Minta Penjelasan Pemprov soal Jakarta Butuh Rp600 T Jadi Kota Global: Gap Anggaran Jauh

DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.

Baca Selengkapnya
Anies Ditagih Utang TKD PNS oleh Mahasiswi UI, Pemprov DKI: Seluruhnya Sudah Dibayarkan
Anies Ditagih Utang TKD PNS oleh Mahasiswi UI, Pemprov DKI: Seluruhnya Sudah Dibayarkan

Seluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Jakarta Tak akan Dapat Dana Otsus Bila RUU DJK Disahkan, Ini Alasannya
Jakarta Tak akan Dapat Dana Otsus Bila RUU DJK Disahkan, Ini Alasannya

Namun ada 12 kewenangan khusus yang akan diberikan kepada Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK

Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.

Baca Selengkapnya
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD

Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.

Baca Selengkapnya
Hari Kedua PNS WFH, Jakarta Masih jadi Kota dengan Polusi Terburuk Dunia
Hari Kedua PNS WFH, Jakarta Masih jadi Kota dengan Polusi Terburuk Dunia

Sebelumnya, kualitas udara Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terkotor di dunia.

Baca Selengkapnya